BERITA PAPUA HARI INI - Ingat GAM di Aceh, Muncul Ide Dialog dengan Kelompok Pro Kemerdekaan Papua

Wacana membuka ruang dialog dengan kelompok pro kemerdekaan Papua muncul. Dalam rangkaian pembahasan revisi UU Otonomi Khusus

Editor: Salomo Tarigan
Dok JUNI KRISWANTO / AFP
Pendukung kemerdekaan Papua berunjuk rasa pada Selasa (01/12/2020) 

TRIBUN-MEDAN.com - Wacana membuka ruang dialog dengan kelompok pro kemerdekaan Papua muncul.

Dalam rangkaian pembahasan revisi UU Otonomi Khusus, DPR Papua meminta pemerintah pusat untuk membuka ruang dialog dengan kelompok pro kemerdekaan Papua, terutama UMLWP yang selama ini sudah membangun gerakan pro kemerdekaan Papua bukan hanya di tingkat akar masyarakat rumput tapi juga dunia internasional.

Anggota DPR Papua Nason Utty
Anggota DPR Papua Nason Utty (Tribunnews.com/Chaerul Umam)

Hal ini penting dilakukan sama halnya dulu ketika pemerintah membuka ruang dialog dengan GAM sehingga persoalan Aceh bisa selesai dan Aceh hingga hari ini tetap menjadi bagian dari NKRI.

NORMALISASI 60 Kilometer Drainase di Sepanjang 21 Kecamatan Medan, Diyakini Bisa Hempang Banjir

"Jadi kenapa jalan yang sama tidak kita buat dengan UMLWP? Ajak mereka dialog, ada tim atau tempat independen yang fasilitasi. Kalau  dulu GAM di Helsinki, maka untuk Papua bisa ditentukan yang intinya agar ada dialog dan tentu saja dialog ini harus kita letakkan dalam konteks NKRI. Jika ini dilakukan maka kami sangat yakin persoalan Papua bisa diurai dengan baik," kata Anggota DPR Papua Nason Utty melalui keterangannya, Kamis (24/6/2021).

Dijelaskan Nason, solusi dialog yang selama ini dilakukan pemerintah tidak berjalan efektif karena tidak dilakukan dengan 'counter part' dialog yang jelas.

"Yang jadi soal kan kelompok yang meminta merdeka ini, ya mereka lah yang harus kita ajak dialog, tokoh-tokohnya baik yang ada di lokal maupun di internasional. Kalau selama ini kan dialog juga dengan kelompok yang itu-itu saja makanya tidak efektif. Saya rasa perlu ada keberanian atau terobosan untuk itu," ucapnya.

Menurutnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah sangat bagus memiliki keberpihakan pada orang-orang asli Papua dengan banyak kebijakan terutama pembangunan di tanah Papua.

Dan Presiden Jokowi akan dikenang jika memiliki keputusan politik yang baik untuk menyelesaikan masalah Papua.

"Saya rasa Bapak Presiden paham konflik Papua ini punya sejarah panjang. Dan tidak mudah menguraikannya sehingga perlu langkah besar meski perlu terukur untuk menyelesaikannya dan kami yakin  dialog dengan kelompok pro kemerdekaan itu adalah langkah yang tepat," ujar Nason.

Sebagai bagian utuh NKRI, lanjut Nason, solusi atas masalah Papua adalah tanggung jawab negara dan karena itu negara punya kewajiban menyelesaikan masalah Papua secara serius seperti dilakukan dengan GAM di Aceh dahulu.

"Kalau di GAM kita bisa kenapa Papua tidak kita lakukan demikian? Masalahnya sama yaitu ada kelompok separatis yang ingin memisahkan diri dari NKRI. Jika ini kita lakukan, saya rasa kelompok pro kemerdekaan Papua juga mau membuka diri," pungkasnya.

BERITA KPK HARI INI - Misteri Hasil TWK KPK sampai BKN Bilang Rahasia Negara tak Bisa Diminta

(Tribunnews.com/Chaerul Umam)

Baca Selanjutnya: Berita papua

Halaman Selanjutnya: Pro kemerdekaan papua

Sumber: Tribunnews
Rekomendasi untuk Anda
  • Ikuti kami di

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved