Gegara Kasus Rafael Malalangi, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Didesak Copot Panitia Seleksi Bintara
Menurutnya, penanggung jawab penerimaan seleksi bintara Polda Sulawesi harus diproses secara etik.Karena, kasus ini telah membuat kegaduhan
lihat foto
TRIBUN-MEDAN.com - Indonesia Police Watch (IPW) meminta Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mencopot panitia seleksi Bintara Polri 2021 buntut human eror salah input nilai kasus Rafael Malalangi di Polda Sulawesi Utara.
"Kapolri harus mencopot penanggungjawab seleksi penerimaan Bintara Polri 2021 di Polda Sulut karena kecerobohan tim seleksi yang tidak cermat dan tidak profesional sehingga mempermalukan institusi Polri," kata Plt Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso saat dikonfirmasi, Sabtu (31/7/2021).
Menurutnya, penanggung jawab penerimaan seleksi bintara Polda Sulawesi harus diproses secara etik.
Karena, kasus ini telah membuat kegaduhan dan kecurigaan publik atas seleksi Bintara Polri 2021.
"Sebab, dibalik fenomena ini, memperlihatkan kalau penerimaan anggota bintara itu ada masalah dan menyimpang dari prinsip betah. Bersih, Transparan, Akuntabel dan Humanis yang dianut Polri dalam melakukan rekrutmen anggota Polri," ungkapnya.
• Cegah Biopolitik Vaksin, Menko Airlangga Ingatkan Pentingnya Vaccine Nationalism Dalam Negeri
Tak hanya itu, kata dia, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo harus memerintahkan Propam Polri melakukan investigasi bersama pihak eksternal seperti Kompolnas untuk memeriksa secara komprehensif hasil seleksi penerimaan Bintara Polri.
"Hasil pemeriksaannya, diumumkan secara transparan pada publik. Termasuk, bila ada permainan dan unsur KKN dalam seleksi calon Bintara Polri tersebut," jelasnya.
"Pemeriksaan juga harus dilakukan menyeluruh atas semua hasil seleksi untuk bisa mengambil penilaian bahwa peserta-peserta yang dinyatakan lulus memang memenuhi syarat kelulusan," sambungnya.
• KABAR TERKINI Aprilio Manganang Curhat soal Dirinya, Harus Kuat Jalani Hidup
Sugeng menyatakan cara ini sekaligus dapat menepis prasangka-prasangka buruk di masyarakat bahwa dalam seleksi penerimaan calon anggota Polri pada semua jenjang dan level tidak ada unsur KKN.
"Kapolri juga harus benar-Benar meloloskan calon anggota Polri yang memang memenuhi syarat kelulusan mental, fisik dan akademis agar Polri dimasa depan adalah Polri yg modern dan Profesional sebagai Bhayangkara Negara," tukasnya.
Sebagai informasi, tim seleksi penerimaan Bintara Polri Polda Sulut membatalkan kelulusan Rafael Malalangi. Namanya hilang dari daftar peserta yang lulus dan digantikan orang lain. Kejadian ini kemudian viral di media sosial beberapa hari lalu.
Kapolda Sulut Irjen Nana Sudjana akhirnya meminta penambahan satu kuota lagi untuk Rafael kepada Kapolri. Dengan adanya diskresi, Kapolri akhirnya menyetujui penambahan buat Rafael yang mengikuti seleksi awal dari Polres Minahasa Selatan tersebut.
Polri Bakal Gelar Investigasi Kasus Salah Input
Kabid Humas Polda Sulut, Kombes Jules Abraham Abast menyampaikan pihaknya telah menurunkan tim pengawas internal agar menyelidiki kasus salah input nilai yang berujung hilangnya nama Rafael Malalangi dari daftar kelulusan calon siswa (casis) Bintara Polri 2021.
Diketahui, kasus hilangnya nama Rafael telah menimbulkan berbagai spekulasi di media sosial. Pasalnya, namanya mendadak diganti oleh nama lain setelah sempat dinyatakan lulus.
Menurut Jules, kasus hilangnya nama Rafael Malalangi diduga karena human eror ketika input nilai tes jasmani. Namun, Polri tetap akan memeriksa panitia seleksi untuk menyelidiki kasus tersebut.
