Breaking News:

BPK RI Temukan Tanah Senilai Rp 7 Miliar belum Masuk Aset Pemko Binjai

BPK RI Perwakilan Sumut menemukan adanya tanah senilai Rp 7 miliar yang dikuasai DLH Binjai tapi belum masuk aset Pemko Binjai

Penulis: Satia | Editor: Array A Argus
TRIBUN MEDAN/SATIA
Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sei Mencirim, Keluaran Mencirim, Binjai Timur, Kota Binjai yang jadi temuan BPK RI, Selasa (24/8/2021). (TRIBUN-MEDAN.COM/SATIA). 

TRIBUN MEDAN.COM,BINJAI-Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI perwakilan Provinsi Sumatera Utara menemukan tanah yang dikuasai oleh Dinas Lingkungan Hidup (DHL) Kota Binjai belum memutakhirkan data pada Kartu Inventaris Barang (KIB) A.

Berdasarkan catatan, tanah Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Mencirim seluas 30.000 m2 dengan nilai mencapai Rp 7.754.676.00, belum dapat ditunjukkan dokumen masuk sebagai aset Pemko Binjai.

Tanah tersebut berbatasan dengan aset milik PTPN, yang diduga dapat disalahgunakan dan menjadi permasalahan bagi Pemko Binjai. 

Baca juga: Warga Binjai Keluhkan Aktivitas Balap Liar di Jalan Megawati : Tolong Ditertibkan Pak

Karena tidak dapat menunjukkan dokumen kepemilikan tanah, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Binjai telah mengirimkan surat kepada PTPN, pada 13 Agustus 2019, perihal memohon penjelasan aset. 

Namun, hingga akhir pemeriksaan tahun 2020, DLH Kota Binjai juga belum dapat memutakhirkan data tanah dalam KIB A. 

Kemudian, BPK menilai bahwa DLH Pemko Binjai belum optimal dalam melakukan pencatatan aset. 

Menyikapi temuan ini, Kepala UPT TPA Debby Lestari mengatakan, bahwa BPK meminta kepada Pemko Binjai agar dapat segera memproses tanah tersebut masuk dalam aset. 

Baca juga: Pemko Binjai Terima 67 Sanggahan Peserta CPNS, Hanya Satu Orang yang Lolos

"BPK meminta kepada Pemko Binjai agar dapat memproses tanah itu menjadi aset milik Pemko," kata dia, saat ditemui di Kantor Balai Kota, Jalan Sudirman, Selasa (24/8/2021). 

Selama ini, kata dia Pemko Binjai berstatus Hak Guna Pakai (HGP) tanah yang dijadikan TPA. Debby menambhakan, bahwa pemerintah tidak ada mengeluarkan dana apapun untuk menggunakan tanah tersebut. 

"Itu gak sewa, itu hanya hak guna pakai," jelasnya.

Lalu, Debby juga menjelaskan bahwa temuan BPK terkait dengan uang senilai Rp 7 miliar lebih itu, menyangkut harga tanah bila dilepaskan asetnya dari PTPN. 

Baca juga: Jalan Makalona Binjai Jadi Temuan BPK RI, Ada Kelebihan Pembayaran

Sebab, PTPN sambungnya meminta ganti rugi dengan nilai segitu. 

"Mungkin nilai harga tanah itu segitu. Karena PTPN meminta ganti rugi kepada Pemko Binjai," ucapnya.

Debby mengatakan, permohonan pelepasan aset dari PTPN ke Pemko Binjai, sudah dilakukan sejak tahun 1990. Karena PTPN meminta ganti rugi, Pemko Binjai tak miliki anggaran untuk membayarkannya.

"Kita tidak ada anggaran segitu banyak, makanya sampai sekarang belum terbayarkan dan masuk ke aset," jelasnya. (wen/tribun-medan.com)

Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved