Breaking News:

LBH Medan Buka Posko Pengaduan dan Pemantauan Pelanggaran HAM Terkait Covid-19 Di Sumut

LBH Medan meminta masyarakat yang merasa mengetahui atau menjadi korban pelanggaran HAM terkait Covid-19 bisa melaporkannya ke posko yang telah dibuat

Penulis: Goklas Wisely | Editor: Array A Argus
Tribun Medan/Array A Argus
Nurhazanah menggendong NY, korban pencabulan oleh pacar ibu kandungnya, di LBH Medan, Selasa (1/9/2015). 

TRIBUN-MEDAN.COM,MEDAN- Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Medan membuka Posko Pengaduan dan Pemantauan Pelanggaran HAM terkait Covid-19 di Sumatera Utara. 

"Mengingat sudah 18 bulan pandemi Covid-19 masuk di Indonesia, dari Maret 2020 sampai sekarang, dan belum juga terselesaikan," kata Kepala Divisi Sipil Politik LBH Medan, Maswan Tambak, Kamis (2/9/2021). 

Dikatakannya, sejauh ini didapati informasi kasus covid 19 di Sumatera Utara dengan jumlah kasus sebanyak 95.162, sembuh sebanyak 70.652 dan meninggal sebanyak 2.331. 

Baca juga: MU, Varian Baru Covid-19 yang Bermutasi dari Jenis Lainnya, Berikut Ini Penjelasan WHO

Alhasil, Covid-19 kini masih jadi masalah besar bagi bangsa Indonesia, khususnya di Sumatera Utara.

Dengan terjadi peningkatan terus-menerus dalam penyebarannya, pemerintah berupaya menyelesaikannya melalui beberapa kebijakan. 

Misalnya UU No. 6 Tahun 2018 tentang karantina kesehatan, UU No. 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Pada tingkat daerah Sumatera Utara, Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 34 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Provinsi Sumatera Utara.

Baca juga: Lambda, Varian Baru Covid-19 yang tak Kalah Mematikan dari Kappa yang Masuk Indonesia

Selain itu juga ada Surat Edaran Gubernur Sumatera Utara Nomor: 440/4271/2020, Surat Edaran Gubernur Sumatera Utara Nomor: 800/15742/BKD/1/2020, Instruksi Gubernur Sumatera Utara Nomor: 188.54/4/INST/2020 dan beberapa peraturan daerah lainnya. 

Lanjutnya, selain masalah tingginya angka penularan, ternyata permasalahan semakin kompleks di tahun ini dengan adanya temuan kasus penggunaan alat swab bekas, pembayaran insentif nakes yang telat, vaksinasi dan lain sebagainya.

Berdasarkan hal di atas tersebut, LBH Medan berpendapat bahwa rasio (angka) penularan Covid-19 sangat tinggi dan berdampak dengan aktivitas atau kegiatan masyarakat dan juga menimbulkan berbagai permasalahan (Sosial, Hukum, Ekonomi bahkan politik). 

Baca juga: MAKIN NGERI, Kappa Varian Baru Covid-19 Masuk Indonesia Ditemukan di Jakarta, Lebih Kuat dari Delta

Maka dari itu, pentingnya bagi LBH Medan membuat posko pengaduan dan pemantauan pelanggaran HAM Covid-19, agar dapat membantu masyarakat dalam memperoleh haknya. 

Selain itu juga turut serta membantu penanggulangan Covid-19 dan mengawasi jalannya pelayanan kesehatan dan kebijakan yang telah dibentuk oleh Pemerintah khususnya di Sumatera Utara.

Kemudian dengan dibuka posko ini, nantinya diharap kepada masyarakat untuk dapat dan berani mengadukan permasalahan yang di alami dengan menghubungi kontak LBH Medan. 

Baca juga: HATI-HATI, Varian Baru COVID-19: Varian Delta hingga Varian Kappa Telah Ditemukan di Jakarta

Dapat juga langsung datang kekantor LBH Medan di JL. Hindu No. 12 Medan.

Melalui pengaduan dan hasil pemantauan nantinya dapat dijadikan sebagai sumber data sebagai bahan mengadvokasi dan memberi masukan bagi pemerintah demi teratasinya pandemi covid-19. (cr8/tribun-medan.com) 

Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved