Breaking News:

News Video

BPK RI Turut Kawal Program Vaksinasi dan Vokasi Pendidikan di Sumut

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI perwakilan Sumatera Utara turut mengawal program vaksinasi, terkhusus di Provinsi Sumut

Penulis: Mustaqim Indra Jaya | Editor: Fariz

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI perwakilan Sumatera Utara turut mengawal program vaksinasi, terkhusus di Provinsi Sumut.

Kepala BPK RI Perwakilan Sumut, Eydu Oktain Panjaitan menyebutkan, sejumlah indikator pemeriksaan saat ini masih dibahas bersama jajaran Pemprov Sumut.

"Saat ini BPK sudah selesai melakukan pemeriksaan pendahuluan, terkait dengan pengelolaan vaksinasi dan vokasi pendidikan. Jadi ada dua (bidang), pendidikan dan kesehatan," kata Eydu di Rumah Dinas Gubernur, Jalan Sudirman Medan, Senin (6/9/2021).

Menurut Eydu, pemeriksaan yang mereka lakukan bersifat kinerja. Melihat sejauh mana Pemprov Sumut telah melakukan pengelolaan soal vaksinasi maupun pendidikan vokasi.

Sehingga pelaksanaan dan pelayanan pada kedua bidang tersebut dapat benar-benar dilakukan dengan maksimal.

"Pada pemeriksaan pendahuluan ini kami mendapat gambaran secara lebih utuh dulu, hal-hal terkait dua (bidang) tadi. Kami juga telah sampaikan, ada beberapa hal yang mesti diperhatikan Pemprov Sumut, agar pelayanan vaksinasi untuk penanganan covid ini bisa lebih maksimal. Lalu pengelolaan untuk vokasi pendidikan di tingkat SMK yang di bawah kewenangan pemprov, benar-benar sesuai kebutuhan atau link and match," jelasnya.

Ia pun mengaku, bahwa kegiatan ini merupakan program nasional. BPK disebut turut memiliki andil dalam mengawal program nasional seperti vaksinasi dan pendidikan vokasi, tujuannya agar pelaksanaannya lebih tepat sasaran.

"Semuanya, mulai dari perencanaan, distribusi (vaksinasi), monitoring dan evaluasi kinerjanya akan kita periksa. Jadi ini bukan hanya anggaran tapi jauh lebih ke pengelolaannya. Pertemuan tadi untuk menetapkan indikatornya, dan akan kita mulai di September nanti. Bukan hanya Pemprov Sumut, juga pemprov lain di Indonesia dilakukan pemeriksaan ini," ujarnya.

Sementara, Kepala Inspektorat Sumut, Lasro Marbun membenarkan bahwa BPK RI perwakilan Sumut sudah melakukan pemeriksaan pendahuluan terkait pengelolaan vaksinasi dan vokasi pendidikan.

"Kinerja itu untuk mengukur keberhasilan terhadap target dan capaian yang disasar, tercapai apa tidak? Setelah itu, baru nanti masuk ke belanja, audit belanja namanya. Itu lain lagi," kata Lasro.

"Umpama 1 sampai 5 untuk vaksinasi, dia sudah sampai di mana sasarannya sekarang. Untuk audit keuangan itu nanti lain lagi pemeriksaannya," ungkapnya

(ind/tribun-medan.com)

Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved