Breaking News:

Lewat Pandemi Covid, Pesada dan Kader Siap Menjadi Kekuatan Ekonomi Politik Perempuan

Data BPS menunjukkan,  per bulan Maret 2021, terdapat 27,54 juta warga miskin atau 10,14 persen dari populasi nasional. 

TRIBUN MEDAN/HO
KEGIATAN Perkumpulan Sada Ahmo (Pesada) secara daring melalui Zoom beberapa waktu lalu. 

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Pandemi Covid-19 di Indonesia menunjukkan trend membaik dengan menurunnya kasus aktif hanya 18.000 kasus per 18 Oktober 2021. Meski begitu, dampak pandemi Covid-19 telah menyebabkan semakin meningkatnya angka kemiskinan secara ekstrim di dunia. Data BPS menunjukkan,  per bulan Maret 2021, terdapat 27,54 juta warga miskin atau 10,14 persen dari populasi nasional. 

Sementara itu, berdasarkan data pemuktahiran Data Terpadu Kesejahteraan  Sosial, Kementerian Sosial mencatat jumlah orang miskin sebanyak 74 juta pada September 2021. Selain itu, Kementerian Ketenagakerjaaan mencatat terdapat  8,75 juta pengangguran terbuka dan sebanyak 538.305 pekerja di PHK.

Direktur Eksekutif Perkumpulan Sada Ahmo (Pesada), Dinta Solin mengatakan, dalam perspektif ketidaksetaraan gender, kemiskinan ditandai dengan wajah perempuan miskin baik perempuan petani, perempuan pedesaan, perempuan adat dan kelompok minoritas lainnya. Perempuan sangat rentan terdampak paling buruk dibanding laki-laki mengingat kontruksi patriarkhi yang sangat kuat di masyarakat.

Selain itu, terdapat  ketimpangan akses dan kontrol yang dimiliki laki-laki dibandingkan dengan perempuan terhadap sumberdaya publik. Selain itu, faktor kemiskinan sering menjadi pemicu kekerasan berbasis gender yang dialami oleh perempuan maupun anak perempuan.

“Data WCC Sinceritas-Pesada menunjukkan ada 190 kasus kekerasan terhadap perempuan (KtP) pada tahun 2020 – 2021, dimana paling banyak kasus KDRT, kemudian disusul KtP di arena publik, KtP terhadap anak perempuan dan kekerasan dalam pacaran, serta Kekerasan terhadap Perempuan Berbasis Online,” kata Dinta dalam keterangan persnya yang diterima Tribun-Medan.com, Senin (25/10/2021).

Menurut Dinta, perempuan pedesaan saat ini pun masih dihadapkan pada permasalahan di sektor pertanian pangan. Dari 14,411 perempuan dampingan Pesada yang tersebar di 12 kabupaten dan kota di Sumatera Utara, terdapat 80 persen petani perempuan yang umumnya mengembangkan pertanian pangan. Mereka juga umumnya tinggal di pedesaan dan merupakan bagian dari masyarakat adat (Batak Toba, Pakpak, Karo, Nias, Melayu) yang masih menghadapi berbagai permasalahan.

Baca juga: Hari Anti KTP, Pesada Serukan Pilih Pemimpin yang Komit Pada Penghapusan Berbagai Bentuk Kekerasan

“Posisi petani perempuan mulai “disingkirkan” perannya sebagai produsen pertanian pangan lokal yang beragam, sehat dan lestari oleh korporasi. Kalau dulunya petani perempuan bertani pangan yang selaras dengan alam, tetapi kini sistem monokultur diterapkan di areal lahan luas oleh food estate korporasi) akan berdampak rusaknya keragaman hayati,” kataya.

“Apalagi bertani ala food estate dikembangkan dengan mengkonversi hutan alam, maka akan menciptakan emisi carbon terurai sangat besar (carbon sink and sequestration). Sementara kewajiban mereka sebagai perempuan di masyarakat adat tidak berubah, perempuan adat tetap sebagai pelayan yang patuh, menjadi ibu yang harus melahirkan anak terutama anak laki-laki sebagai penerus keturunan, pelaksana keputusan adat, bahkan menjadi korban dalam kasus-kasus tanah karena minimnya keterlibatan dalam pengambilan keputusan ataupun musyawarah,” tambahnya.

Berangkat dari kondisi di atas, kata Dinta, Pesada mendorong pemerintah agar meninjau ulang kebijakan sektor pangan seperti food estate. Food estate ini dinilai tidak berkelanjutan, tidak melibatkan petani perempuan dan hanya menguntungkan korporasi dengan mengembangkan kebijakan pangan agroekologi yang berpihak kepada petani perempuan sebagai subjek dalam membangun kedaulatan pangan yang sehat, lokal, lestari dan adil. 

Selanjutnya mendorong pemerintah daerah dan pemerintah desa untuk memastikan pemenuhan layanan hak-hak dasar  bagi perempuan pedesaaan, perempuan petani, perempuan miskin dan kelompok minoritas. Selain itu menerapkan kebijakan affirmatif untuk mendorong kesetaraan akses dan kontrol terhadap sumberdaya, serta meningkatkan kepemimpinan perempuan di arena publik.

“Kami juga menghimbau komunitas adat dan masyarakat agar memberikan perlindungan bagi perempuan adat yang mengalami kekerasaan berbasis gender dan terbuka untuk melakukan perubahan terhadap aturan adat yang diskriminatif terhadap perempuan, khususnya hak-hak perempuan atas tanah dan bebas dari KDRT maupun kekerasan seksual,” kata Dinta.

Dinta menambahkan, memperingati Hari Pangan Sedunia (15 Oktober 2021), Hari Perempuan Pedesaaan (16 Oktober 2021) dan Hari Anti Pemiskinan Perempuan (17 Oktober 2021) yang bersamaan dengan bulan Peringatan Ulang Tahun ke-31, Pesada akan menyelenggarakan serangkaian kegiatan.

Kegiatannya antara peningkatan kapasitas mengenai hak-hak perempuan kelompok minoritas dan rentan bagi kader, serta refleksi dan ucapan syukur pada tanggal 28-29 Oktober 2021 yang akan diikuti oleh sekitar 180 orang terdiri dari 167 perempuan dan 13 laki-laki secara hybrid (tatap muka dan daring).

“Peringatan ulang tahun Pesada ke-31 tahun menitikberatkan perhatian kepada resiliensi Pesada dan kader yang bangkit bersama melewati masa Pandemi Covid-19 menuju kekuatan ekonomi politik perempuan akar rumput berkelanjutan dan berpengaruh pada tahun 2030,” pungkas Dinta.(*/top/Tribun-Medan.com))

Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved