Tes PCR Harusnya Gratis, Koalisi Masyarakat Sipil Soroti Bisnis PCR, Putaran Uang Rp 23 Triliun

TRIBUN-MEDAN.com- Koalisi Masyarakat Sipil untuk Kesehatan dan Keadilan menilai kebijakan penurunan harga PCR menguntungkan kelompok bisnis tertentu.

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Kesehatan dan Keadilan, yang tergabung dari ICW, YLBHI, LaporCovid-19, dan Lokataru, menyoroti soal penurunan harga jasa pelayanan pemeriksaan PCR oleh Pemerintah.

M. Isnur mewakili koalisi tersebut, menerangkan, penurunan harga tersebut tidak mencerminkan asas transparansi dan akuntabilitas.

"Kebijakan tersebut diduga hanya untuk mengakomodir kepentingan kelompok tertentu yang memiliki bisnis alat kesehatan, khususnya ketika PCR dijadikan syarat untuk seluruh moda transportasi," ujar Isnur dalam keterangannya, Senin (1/11/2021).

Baca juga: Kini Zaskia Gotik Minta Didoakan soal Pisah Ranjang dengan Suami, Angkat Koper ke Rumah Ortu

Baca juga: MULAI Hari Ini 1 November 2021, Inilah 53 Handphone tak Bisa Whatsapp, Berikut Daftar HP Tersebut

Koalisi Masyarakat Sipil memaparkan ketentuan mengenai harga pemeriksaan PCR setidaknya telah berubah sebanyak empat kali.

Pada saat awal pandemi muncul, harga PCR belum dikontrol oleh Pemerintah sehingga harganya sangat tinggi, bahkan mencapai Rp2,5 juta.

Kemudian pada Oktober 2020 Pemerintah baru mengontrol harga tersebut PCR menjadi Rp900.000.

10 bulan kemudian harga PCR kembali turun menjadi Rp 495.000-Rp525.000 akibat kritikan dari masyarakat yang membandingkan biaya di Indonesia dengan di India.

Terakhir, 27 Oktober lalu Pemerintah menurunkan harga menjadi Rp 275.000-Rp 300.000.

Baca juga: BUKAN soal Kemesraan Arya Saloka dengan Amanda Manopo, Ternyata Putri Anne Singgung Hal Penting

Isnur menerangkan, pihaknya melihat penurunan harga dapat dilakukan ketika gelombang kedua melanda, sehingga warga tidak kesulitan mendapatkan hak atas kesehatannya.

"Penurunan harga PCR untuk kebutuhan mobilitas juga mencerminkan bahwa kebijakan ini tidak dilandasi asas kesehatan masyarakat, namun pemulihan ekonomi," terangnya.

Dari seluruh rangkaian perubahan tarif pemeriksaan PCR sejak awal hingga akhir.

Koalisi mencatat setidaknya ada lebih dari Rp23 triliun uang yang berputar dalam bisnis tersebut.

Total potensi keuntungan yang didapatkan adalah sekitar Rp 10 triliun lebih.

Ketika ada ketentuan yang mensyaratkan penggunaan PCR untuk seluruh moda transportasi, ucap Isnur, perputaran uang dan potensi keuntungan yang didapatkan tentu akan meningkat tajam.