BABAK BARU Setelah Luhut Panjaitan dan Erick Thohir Dilaporkan ke KPK soal Dugaan Korupsi Bisnis PCR
DI tengah menanasnya isu mafia bisnis tes Covid-19 Polymerase Chain Reaction (PCR), dua orang penting di kabinet Jokowi diadukan ke KPK.
lihat foto
"Nanti bukti-bukti itu pihak KPK aja yang menjelaskan, kami sudah menyampaikan tadi lewat laporan kami," kata Alif.
KPK diharap mempelajari kliping majalah yang dibawa PRIMA.
Lembaga antirasuah diharap tidak meremehkan laporan mereka hanya karena buktinya dari pemberitaan.
"Kami minta KPK untuk mengklarifikasi berita beredar sesuai aturan pengadaan barang dan jasa," ujar Alif.
Baca juga: PENGAKUAN Dera Idol soal Isu Suka Sesama Jenis karena Sering Foto dengan Wanita, Oh hemmm
Baca juga: MENDADAK Iwan Fals Datangi Polda Metro Jaya, Ternyata Punya Masalah dengan Rekan Pendiri Ormas OI
Isu mafia di balik tes covid-19 PCR masih memanas.
Sebelumnya dua nama menteri Jokowi diisukan terlibat.
Nama Luhut Binsar Panjaitan dan Erick Thohir pun ikut disebut.
Terkini Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI Mulyanto, meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) menindak menteri yang diduga terlibat dalam bisnis alat tes PCR.
Baca juga: DULU DIKENAL Tajir, Kini Jennifer Jill Ngaku Kesulitan Bayar Tagihan Listrik, Terpaksa Hemat
Baca juga: DULU Dibayar 2 Ribu Pernah DIboikot, Kini Inul Daratista Pedangdut Tajir Bayarannya Ratusan Juta
Menurut Mulyanto, Presiden Joko Widodo tidak boleh membiarkan menteri yang dipimpinnya ikut terlibat dalam bisnis ini karena dapat mengganggu upaya Pemerintah menanggulangi pandemi Covid-19.
"Presiden jangan membiarkan isu ini berkembang berlarut-larut karena dapat menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat pada kebijakan Pemerintah dalam menanggulangi Covid-19. Membangun kepercayaan publik itu kan tidak mudah," kata Mulyanto, kepada wartawan, Kamis (4/11/2021).
Mulyanto menilai tindakan menteri yang ikut berbisnis alat tes PCR tidak etis. Apalagi menteri yang terlibat dalam bisnis ini punya kewenangan mengatur kebijakan penanggulangan Covid-19.
Sehingga besar kemungkinan kebijakan yang dibuat diatur sedemikian rupa agar menguntungkan bisnisnya.
"Negara bisa bangkrut kalau mental menterinya seperti ini. Menteri itu jabatan publik. Jadi siapapun yang menjabat harus bekerja sepenuhnya untuk kepentingan masyarakat. Bukan untuk kepentingan kelompok bisnisnya," ucapnya.
Mulyanto menduga konflik kepentingan dalam program penanggulangan Covid-19 sudah lama terjadi.
Baca juga: Jokowi Jadi Sasaran Gara-gara Isu Menterinya Terlibat Bisnis Tes PCR, Presiden Diminta Bertindak
Sebelumnya dalam kasus riset dan produksi vaksin Merah Putih, adanya konflik kepentingan juga sudah terasa.
