Breaking News:

Sidebuk-debuk Diusulkan Jadi Objek Wisata Karo, Pelaku Usaha Minta Ketegasan Tindak Pungli

Mereka juga menuntut kepada Pemkab Karo untuk membuat regulasi tentang pengutipan, sehingga tidak terjadi pungli.

TRIBUN MEDAN/Muhammad Nasrul
PULUHAN pelaku usaha air panas Sidebuk-Debuk, melakukan audiesi dengan anggota DPRD Karo, di Kantor DPRD Karo, Jalan Veteran, Kabanjahe, Senin (22/11/2021). 

TRIBUN-MEDAN.com, KARO - Para pengusaha kolam air panas melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karo, di kantor DPRD Karo, beberapa waktu lalu. Para pengusaha, meminta kepada Pemkab Karo dan instansi terkait untuk memberikan ketegasan dalam menindak pungli di sana.

Mereka juga menuntut kepada Pemkab Karo untuk membuat regulasi tentang pengutipan, sehingga tidak terjadi pungli. Karena jika aktivitas tersebut tidak ditindak, maka akan membuat citra pariwisata Kabupaten Karo tercoreng dan wisatawan menjadi enggan untuk datang.

Ketika ditanya mengenai tindak lanjut dari RDP kemarin, Bupati Karo Cory br Sebayang mengatakan ia sudah mendapatkan titik terang apa permintaan dari para pengelola objek wisata. Dirinya mengatakan, saat ini pihaknya sudah melakukan usulan untuk pembuatan Peraturan Daerah (Perda).

"Kita sudah sepakat untuk tidak ada lagi pungli. Kita juga akan menempatkan pos terpadu yang dijaga oleh personel dari Pemkab, Polres Tanah Karo, dan Kodim 0205/TK, sambil kita godok Perdanya," ujar Cory, Rabu (24/11/2021).

Disinggung seperti apa Perda yang akan dibuat, ia menjelaskan jika pihaknya sedang membuat usulan agar kawasan tersebut menjadi daerah objek wisata Kabupaten Karo. Sehingga, nantinya untuk permasalahan pengutipan retribusi bisa dikelola oleh Pemkab Karo dan tidak terjadi lagi Pungli.

Baca juga: Pungli di Sidebuk-debuk tak Kunjung Beres, Bupati Karo Janji Siagakan TNI/Polri di Pos Jaga

"Perdanya nanti akan kita usulkan menjadi daerah objek wisata," ucapnya.

Cory menjelaskan, pihaknya sudah mengajukan usulan ini ke pihak Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara. Karena seperti diketahui, akses jalan ini merupakan jalur menuju wisata lintas alam menuju Gunung Sibayak. Di mana, objek ini dikelola oleh Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara dan juga Taman Hutan Raya (Tahura).

"Kita sudah mengajukan ke Provinsi, yang kita ajukan agar retribusi ke Gunung Sibayak kita yang mengelola," ungkapnya.

Sebagai informasi, beberapa tahun lalu untuk masuk ke objek wisata pemandian air panas Sidebuk-Debuk pengutipan dilakukan oleh Pemkab Karo. Namun, berdasarkan penelitian dan bukti kawasan tersebut merupakan wilayah hutan maka merupakan tanggung jawab dan hak dari Pemprov.

Namun, setelah Pemkab Karo tidak lagi melakukan pengutipan banyak oknum yang memanfaatkan kondisi ini untuk melakukan pengutipan. Dari beberapa kasus yang didapat, oknum ini selalu beralasan jika pengutipan retribusi yang mereka lakukan atas dasar Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).(cr4/Tribun-Medan.com)

Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved