Breaking News:

Pungli di Objek Wisata

Pungli di Sidebuk-debuk tak Kunjung Beres, Bupati Karo Janji Siagakan TNI/Polri di Pos Jaga

Objek wisata Sidebuk-debuk kerap ramai dikunjungi masyarakat. Namun sayang, di lokasi ini marak sekali pungutan liar (pungli) mengatasnamakan desa

Penulis: Muhammad Nasrul | Editor: Array A Argus
Tribun Medan/Muhammad Nasrul
Masyarakat Desa Semangat Gunung, Kecamatan Merdeka menduduki Pos Retribusi objek wisata Air Panas Sidebuk-Debuk, Sabtu (9/3/2019). Mereka menuntut agar akses jalan menuju desanya segera diperbaiki. 

TRIBUN-MEDAN.COM,KARO - Pungutan liar (pungli) di objek wisata pemandian air panas Sidebuk-debuk, Desa Semangat Gunung, Kecamatan Merdekaa, Kabupaten Karo tak kunjung usai.

Ada saja pelaku pungli yang beraksi berkedok pengutipan retribusi mengatasnamakan pemerintah desa.

Karena masalah pungli di Sidebuk-debuk ini kerap kali terjadi, Bupati Karo Cory Sebayang berencana membuat peraturan daerah (Perda) soal retribusi.

Kemudian, Cory juga akan membuat pos di lokasi, yang akan dijaga oleh petugas gabungan TNI/Polri dan Pemkab karo.

Baca juga: Dampak Pungli, Pengusaha Air Panas Sidebuk-Debuk Merugi hingga 50 Persen

"Kami sudah sepakat untuk tidak ada lagi pungli, kami juga akan menempatkan pos terpadu yang dijaga oleh personel dari Pemkab, Polres Tanahkaro, dan Kodim 0205/TK, sambil kita godok Perdanya," ujar Cory, Rabu (24/11/2021). 

Nantinya, kata Cory, tidak ada lagi istilah pemuda desa atau pemuda setempat yang melakukan pengutipan.

Semua pengutipan akan dilakukan oleh Pemkab Karo.

Pemkab Karo tidak akan menolerir siapa saja yang coba-coba kembali melakukan pungli di lokasi tersebut. 

"Perdanya sudah kami ajukan ke provonsi. Yang kami ajukan agar retribusi ke Gunung Sibayak juga bisa kami yang mengelola," ungkapnya. 

Baca juga: Pengedar Sabu Berkeliaran di Lokasi yang Sering Terjadi Pungli di Sidebuk-debuk

Sebagai informasi, beberapa tahun lalu untuk masuk ke objek wisata pemandian air panas Sidebuk-Debuk pengutipan dilakukan oleh Pemkab Karo.

Namun, berdasarkan penelitian dan bukti kawasan tersebut merupakan wilayah hutan, maka merupakan tanggung jawab dan hak dari Pemprov Sumut.

Setelah Pemkab Karo tidak lagi melakukan pengutipan, banyak oknum yang memanfaatkan kondisi ini untuk melakukan pengutipan.

Dari beberapa kasus yang didapat, oknum ini selalu beralasan jika pengutipan retribusi yang mereka lakukan atas dasar Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). 

Padahal dari aturan yang ada, BUMDes tidak memiliki wewenang untuk melakukan pengutipan retribusi di sana.

Karena dari aturan yang ada, BUMDes hanya bisa mengelola air bersih dan jambur atau balai pertemuan.(cr4/tribun-medan.com) 

Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

Tribun JualBeli
© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved