Paminal Polda Sumut Periksa Semua Penyidik Polsek Helvetia yang Dilapor Ancam Tembak dan Pemerasan

Disebutnya, jika benar tembusan surat perintah penangkapan dan penahanan tersebut tidak segera diberikan dan tidak diterima oleh keluarga, maka penangkapan dianggap cacat prosedur. 

Sebab, kata Maswan, untuk penangkapan, sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi No. 3/PUU-XI/2013 dimaknai surat tersebut harus diberikan tidak lebih dari 7 hari. 

"Dugaan pemerasan tersebut juga jauh dari nilai etik anggota Polri. Uniknya permintaan tersebut supaya tidak dilakukan penembakan," bebernya. 

Lebih parah lagi, kata Maswan, jika dugaan penyiksaan tersebut benar adanya.

"Tentu tindakan tersebut menciderai rasa adil bagi korban dan keluarga," sambungnya. 

Menurut Maswan, Indonesia sudah meratifikasi konvensi anti penyiksaan, demikian juga Polri yang membuat peraturan Kapolri tentang implementasi hak asasi manusia dalam proses penyidikan. 

Seharusnya, lanjut Maswan, melalui dua aturan tersebut anggota Polri harus paham mengamalkannya. 

"Jika tidak, Polri dalam beberapa keadaan/permasalahan hukum hanya jadi, tong sampah. Oleh karenanya harus segera ada langkah strategis supaya Polri lebih baik," tegasnya.

Diketahui, Eva Susmar Munthe, istri terduga penadah menyebut polisi ancam tembak dan peras keluarganya karena kasus ini.

Polisi meminta uang Rp 2 juta, dengan dalih agar suami Eva bernama Ramli alias Kojek tidak ditembak.

Kemudian, polisi juga meminta uang Rp 5 juta untuk menghapus satu kasus yang melibatkan suaminya.(cr8/tribun-medan.com)