MENYASAR Kader PDI P yang Aniaya Pelajar, LBH Medan Nilai Polrestabes Medan Cederai Rasa Keadilan
Pasal yang disangkakan itu bisa dihubungkan dengan pasal 351 ayat (1) KUHP. Sehingga bisa lah ditahan si tersangka itu
lihat foto
TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Medan angkat bicara soal tersangka penganiayaan pelajar di minimarket Medan Johor, Kota Medan, Sumatera Utara, Halpian Sembiring Meliala (45) yang tidak ditahan oleh Polrestabes Medan.
"Seharusnya pelaku bisa saja ditahan. Hal itu bisa dilihat secara hukum penyidik/penyidik pembantu punya kewenangan menahan (pasal 20 ayat 1 KUHP)," kata Kepala Divisi Sipil Politik LBH Medan, Maswan Tambak, Senin (27/12/2021).
Dia menjelaskan bila mengacu ke pasal 21 ayat (4) huruf a memang mensyaratkan penahanan dilakukan terhadap perbuatan yang diancam dengan penjara 5 tahun atau lebih.
Namun jika mengacu pada pasal 21 ayat (4) huruf b nya, jelas pasal 351 ayat (1) KUHP yang tindak pidananya di bawah 5 tahun itu bisa di tahan.
"Oleh karena itu mudah saja sebenarnya bagi penyidik untuk bisa menahan tersangka sekalipun disangkakan pasal 76c jo. 80 ayat (1) UU 35/2014 dengan ancaman paling lama 3 tahun 6 bulan," tegasnya.
"Pasal yang disangkakan itu bisa dihubungkan dengan pasal 351 ayat (1) KUHP. Sehingga bisa lah ditahan si tersangka itu," tambahnya.
Maswan menyebutkan mengenai tidak ditahannya tersangka, memang penyidik juga punya kewenangan tapi hal tersebut menciderai rasa adil korban dan masyarakat.
Demikian ia menilai ada potensi penyidik menyalahgunakan kewenangan. Sebab, berdasarkan beberapa kasus belakangan pada dasarnya pelaku penganiayaan pasti ditahan.
Terlebih pelaku yang datang dari kalangan orang miskin.
Sebelumnya, Kabid Humas Polda Sumatera Utara, Kombes Pol Hadi Wahyudi, tersangka tak ditahan karena hukuman yang disangkakan di bawah lima tahun.
Wahyudi juga mengatakan, penyidik sudah bekerja profesional dalam menangani kasus ini dan sudah menerapkan UU nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak.
Ia juga menjelaskan, dalam undang-undang tersebut bersifat lex specialis derogat legi generali.
Artinya, hukum yang bersifat khusus (lex specialis) mengesampingkan hukum yang bersifat umum (lex generalis).
Meski tidak ditahan karena ancaman hukumannya di bawah lima tahun penjara, Hadian wajib lapor seminggu sekali kepada penyidik.
Pasal yang disangkakan kepada Hadian adalah pasal 80 ayat 1 jo 76C UU RI No 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman paling singkat tiga tahun enam bulan dan denda paling banyak Rp 72 juta.
