Pemilihan Kepling di Medan Rawan Gaduh, Komisi I DPRD Minta Wali Kota Bobby Nasution Lakukan Hal Ini

Rudiyanto Simangunsong mendesak Pemerintah Kota Medan untuk melaksanakan payung hukum yang sudah dimiliki Kota Medan dalam pemilihan Kepala Lingkungan

Editor: Salomo Tarigan
HO/t r ibun-medan.com
Ketua Komisi I DPRD Medan, Rudiyanto Simangunsong 

TRIBUN-MEDAN.COM, MEDAN - Ketua Komisi I DPRD Medan, Rudiyanto Simangunsong mendesak Pemerintah Kota Medan untuk melaksanakan payung hukum yang sudah dimiliki Kota Medan dalam pemilihan Kepala Lingkungan.

Hal ini, terang Rudiyanto mengingat banyaknya persoalan pemilihan Kepala Lingkungan (Kepling) di Kota Medan di beberapa tempat.

"Kami (Komisi I) meminta kepada pihak terkait di Pemko Medan seperti Lurah dan Sekcam sebagai pelaksana proses pemilihan Kepling untuk dapat menjalankan Peraturan daerah dan Peraturan Wali Kota/Perwal tentang Kepling seutuhnya," ujarnya, Rabu (5/01/2022).

Rudiyanto mengatakan Pemko Medan sudah memiliki payung hukum berupa Peraturan Daerah (Perda) Kota Medan Nomor 9/2017 tentang Pedoman Pembentukan Lingkungan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Lingkungan.

"Namun produk hukum tersebut belum memberikan efek yang berarti di masyarakat," kata dia.

Menyikapi persoalan pemilihan Kepling di beberapa tempat yang menimbulkan kegaduhan di masyarakat, politisi PKS ini meminta pelaksanaan pemilihan Kepling dilakukan secara transparan.

"Kami juga meminta pelaksanaan ini dilakukan secara transparan, terbuka dan profesional. Tidak boleh ada kepentingan pribadi atau mungkin institusi untuk pemilihan Kepling di Kota Medan," ungkapnya.

Apalagi, terang Rudiyanto misalnya ada diduga jumlah nilai rupiah yang harus dibayar dari pemilihan Kepala Lingkungan.

Dalam persoalan ini, pihaknya juga menerima banyak keluhan dari masyarakat salah satunya terkait transparansi dan keterbukaan informasi kepada masyarakat.

"Kami menerima banyak keluhan dari warga di lingkungan mengenai hal ini, semisal ketidak terbukaan informasi, diduga ada permainan uang dari jabatan tersebut, kepentingan organisasi atau partai dan lainnya," terangnya.

Untuk itu, pihaknya meminta Wali Kota Medan untuk turun tangan menyelesaikan persoalan ini.

"Kami berpikir saudara Wali Kota perlu untuk turun tangan mengawasi perjalanan pemilihan Kepling di Kota Medan. Lurah dan Sekcam yang dalam pelaksanaan pemilihan Kepling terjadi kehebohan di tengah-tengah warga bolehlah saudara Walikota membina aparatur," tuturnya.

Penasihat Fraksi PKS DPRD Medan ini mewanti-wanti persoalan ini bisa menjadi persoalan serius bagi Pemko Medan di bawah pemerintahan Muhammad Bobby Afif Nasution.

"Kekacauan pemilihan Kepling ini bisa jadi akan menurunkan kredibilitas saudara Wali Kota jika tidak diselesaikan dengan segera," pungkasnya.

Dugaan Kecurangan

Sumber: Tribun Medan
Halaman 1/2
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
Komentar

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved