Breaking News:

Dugaan Korupsi Pengadaan CCTV

Kejari Binjai Perpanjang Masa Penahanan Kadishub Binjai

Kejari Binjai memperpanjang status penahanan terhadap Kepala Dinas Perhubungan Syahrial yang terlibat dugaan korupsi CCTV

Penulis: Satia | Editor: Array A Argus
TRIBUN MEDAN/SATIA
Kasi Intel Kejari Binjai Muhammad Harris (kiri) bersama dengan Kasipidsus Ibrahim Ali, saat di temui di Kejari Binjai, Jalan Tengku Amir Hamzah, Kota Binjai. (TRIBUN-MEDAN.COM/SATIA). 

TRIBUN MEDAN.COM,BINJAI- Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Binjai memperpanjang status penahanan terhadap Kepala Dinas Perhubungan Syahrial yang telah menjadi tersangka dalam kasus pengadaan CCTV pada tahun 2019. 

Kasi Pidsus Kejari Kota Binjai, Ibrahim Ali mengatakan, Syahrial akan ditahan selama 40 hari, terhitung sejak 29 Desember 2021- 06 Februari 2022. 
 
"Kita sudah keluarkan surat perpanjangan penahanan terhadap Syahrial selama 40 hari," kata dia, melalui sambungan telepon genggam, Kamis (13/1/2022). 

Ia mengatakan, perpanjangan penahanan ini dilakukan guna membantu penyidik Kejari Binjai untuk melengkapi seluruh berkas tambahan. 

Baca juga: Beraninya Sopir Angkot Acungkan Parang Kejar Mobil Wuling, Kini Dinas Perhubungan Bertindak

"Perpanjangan dilakukan karena penyidik masih memerlukan tambahan waktu penanganan dalam tahap penyidikan," ucapnya. 

Dalam hal ini, Ali berharap penyidik dapat segera melengkapi seluruh berkas dan menyidangkan perkara ini di Pengadilan. 

Berdasarkan nilai yang telah dihitung, kerugian negara mencapai Rp 388 juta lebih, dari total anggaran Rp 700 juta lebih.

Sebelumnya, Pemerintah Kota Binjai telah menunjukkan pejabat lain untuk mengisi jabatan Kepala Dinas Perhubungan, pasca ditahan oleh Kejaksaan Negeri terlibat dalam dugaan korupsi pengadaan CCTV.

Baca juga: Pencuri Celana Dalam Wanita di Medan Perjuangan Berkeliaran, Ini Ciri-ciri Pelaku yang Terekam CCTV

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Binjai Irwansyah Nasuiton mengatakan, pihaknya telah menempatkan Kepala Inspektorat sebagai pelaksana tugas di Dinas Perhubungan.

"Sudah ada pejabat yang mengisi jabatan itu Pak Eka," katanya, Jumat (17/12/2021).

Ia menjelaskan, saat ini pihaknya melalui Badan Kepegawaian Daerah (BKD) tengah mempersiapkan seluruh berkas, guna menonaktifkan Kepala Dinas Perhubungan Syahrial dari jabatan.

Selain itu, pihaknya juga tengah menyiapkan sanksi yang akan dikenakan kepada Syahrial.

Bila nantinya, setelah persidangan terbukti ikut menyelewengkan uang negara.(wen/tribun-medan.com)

Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

Tribun JualBeli
© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved