Breaking News:

Interplasi

Bupati Simalungun Dituding Langgar Undang-undang, DPRD Ajukan Interplasi

Anggota DPRD Simalungun mengajukan hak interplasi terhadap Bupati Simalungun Radiapoh Hasiholan Sinaga karena dianggap langgar aturan

Penulis: Alija Magribi | Editor: Array A Argus
TRIBUN MEDAN/ALIJA MAGRIBI
Sejumlah anggota DPRD Simalungun mengatakan akan mengajukan hak interpelasi terhadap pelbagai kebijakan Bupati Radiapoh Sinaga yang melanggar undang-undang, Kamis (20/1/2022)/(TRIBUN MEDAN - ALIJA MAGRIBI) 

TRIBUN-MEDAN.COM,SIMALUNGUN- Bupati Simalungun, Radiapoh Hasiholan Sinaga dituding melanggar undang-undang.

Atas hal tersebut, anggota DPRD Simalungun mengajukan hak interplasi terhadap sejumlah kebijakan Radiapoh Hasiholan Sinaga.

Beberapa pelanggaran yang disoroti dewan terhadap Radiapoh Hasiholan Sinaga diantaranya menyangkut pengangkatan tenaga ahli, sekretaris daerah, dan pemberhantiann kepala dinas.

Pengajuan interpelasi ini pun sudah disampaikan kepada Sekwan DPRD untuk diteruskan kepada pimpinan DPRD Simalungun dan disepakati Fraksi PDI Perjuangan, Partai Gerindra, Partai Demokrat dan Partai Nasdem.

Baca juga: Seorang Peserta Seleksi P3K Guru Lulus di Simalungun, Padahal Sudah 5 Tahun Non-Aktif Mengajar

Ketua Fraksi Gerindra di DPRD Simalungun, Bona Uli Rajagukguk mengatakan, interpelasi yang dilakukan merupakan hak lembaga legislatif yang diatur dalam Pasal 159 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah.

“DPRD berhak mengajukan hak interpelasi yaitu meminta keterangan kepada kepala daerah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara,” kata Bona.

Lebih lanjut, dalam pengangkatan 3 tenaga ahli Bupati Simalungun, Bona menyampaikan bahwa Radiapoh Hasiholan tak menjelaskan mekanisme yang dipakainya dalam pengangkatan. Apalagi, anggaran staf ahli juga tidak ditampung dalam APBD Kabupaten Simalungun tahun 2022.

“Harusnya staf ahli yang diangkat adalah dari Pegawai Negeri Sipil (PNS). Kemudian ada kabar mereka digaji Rp 20 juta/bulan. Padahal tidak diatur anggarannya. Metode pengangkatannya pun tidak jelas,” kata Bona.

Baca juga: Pemandian Bah Damanik di Simalungun Resmi Ditutup Sementara Karena Alasan Ini

Dengan beberapa fakta tersebut, Bona mengatakan, status tenaga ahli ini tidak jelas. Tapi seakan-akan merasa sah di mata hukum.

“Sering kita jumpai tenaga ahli ini main ke Kecamatan, ikut rapat dengan DPRD sampai menggelar rapat dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) atau dinas,” kata Bona.

Halaman
12
Sumber: Tribun Medan
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    Tribun JualBeli
    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved