Pascakasus OTT Bupati Langkat, Ijeck akan Kumpulkan Kepala Daerah dari Partai Golkar

Agung Laksono mengaku prihatin dengan peristiwa yang melanda kader Partai Golkar. Namun dirinya tak yakin bahwa rentetan peristiwa hukum.

Editor: Ayu Prasandi
TRIBUN MEDAN/DANIL SIREGAR
Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Agung Laksono (kiri) didampingi Ketua DPD Partai Golkar Sumut Musa Rajekshah saat berkunjung ke kantor DPD Partai Golkar Sumut, Medan, Jumat (21/1/2022). Kunjungan Agung Laksono untuk memastikan kesiapan DPD Partai Golkar sumut dalam eksistensi di pemilu mendatang. 

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Ketua DPD Partai Golkar Sumut, Musa Rajekshah atau biasa disapa Ijeck mengaku akan segera mengumpulkan seluruh kadernya yang saat ini menjabat sebagai kepala daerah di Sumut.

Apalagi, salah satu kader mereka yang juga menjabat sebagai Bupati Langkat, Terbit Rencana Perangin-angin baru saja terjerat dalam operasi tangkap tangan (OTT) KPK beberapa hari lalu.

Baca juga: Buntut Kasus Dugaan Terima Suap Dari Istri Bandar Narkoba, Kapolrestabes Medan Akhirnya Dicopot

Hal itu disampaikan Ijeck saat menerima kunjungan Ketua Dewan Pakar Partai Golkar, Agung Laksono di kantor DPD Golkar Sumut yang berada di Jalan Sudirman, Medan pada Jumat (21/1/2022).

"Baru beberapa hari lalu, Ketua DPD Partai Golkar Langkat baru saja mengalami perihal yang tidak diinginkan.

Kami akan kumpulkan seluruh kepala daerah dari Partai Golkar, agar ke depan peristiwa serupa tidak terulang lagi," kata Ijeck, Jumat.

Sementara itu, Agung Laksono mengaku prihatin dengan peristiwa yang melanda kader Partai Golkar. Namun dirinya tak yakin bahwa rentetan peristiwa hukum yang terjadi itu bermuatan politis.

"Sempat terlontar, wah jangan-jangan ini sebuah desain, sebuah rekayasa terhadap tokoh dan kader Golkar dalam rangka mendiskreditkan, pembunuhan karakter untuk melumpuhkan, menurunkan semangat dan moril," ujar Agung.

Menurut Agung, setiap lembaga hukum pastinya harus memiliki bukti yang kuat, sebelum akhirnya melakukan penindakan terhadap mereka yang melanggar hukum.

Baca juga: KAPOLRESTABES MEDAN Kombes RIko Dicopot Kapoldasu Buntut Suap dari Bandar Judi, Diganti Sosok Ini

"Saya kira pandangan ini kurang sependapat. Tidak terlalu percaya dengan pandangan seperti itu. Walaupun, memang bisa saja terjadi, tetapi saya percaya tidak demikian dan saya tidak yakin terhadap desain seperti itu. Karena, tidak akan dilakukan oleh suatu lembaga penegak hukum manapun tanpa ada bukti-bukti permulaan," jelasnya.

Maka, ke depan ia berharap mulai menggalakkan berbagai kegiatan-kegiatan pencegahan, mengingatkan kepada seluruh kader untuk tidak melakukan tindakan yang melanggar hukum.

Apalagi masih ada waktu dua tahun menjelang tahun politik, yakni tahun 2024. Ia pun mengajak seluruh kader bersama-sama saling mengingatkan agar peristiwa serupa tak terulang kembali.

"Saya setuju. Lebih baik kita cegah, karena dalam opininya seolah-olah arahnya ke warna kuning saja. Saya kira tidak perlu cemas, karena kalau pun ada tentu harus kita lawan," sebutnya.

"Saya berharap mari bersama-sama untuk tidak melakukan tindakan yang melanggar hukum. Memang ini mudah sekali.

Dari berbagai komponen masyarakat yang terkena tindakan tersebut, umumnya tertinggi adalah kepala daerah. Di sini diperlukan nasehat kepada teman teman, apalagi pak Ijeck adalah Wakil Gubernur," tambahnya.

Baca juga: Buntut Kasus Dugaan Terima Suap Dari Istri Bandar Narkoba, Kapolrestabes Medan Akhirnya Dicopot

Halaman
12
Sumber: Tribun Medan
Rekomendasi untuk Anda
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved