Berita Sumut
Isu Edy-Ijeck Pecah Kongsi Semakin Nyata, Pengamat Politik Sebut Tak Hanya Fenomena di Sumut
Gubernur Sumut secara terang-terangan menyebutkan dirinya bersaing dengan Golkar saat meminta dukungan pada PKS
lihat foto
Mendagri waktu itu datang ke DPR, didampingi oleh pengurus asosiasi kepala daerah, menyatakan diperlukannya perbaikan sistem pemilihan Kepala Daerah.
Tindaklanjutnya ialah UU baru yang disahkan menjelang berakhir masa jabatan SBY. Setelah Joko Widodo – M Yusuf Kalla memenangi pilpres, langsung terbit Perppu yang membatalkan UU yang disahkan pada akhir masa jabatan SBY.
"Syamsul Arifin juga pekong dengan Gatot Pujonugroho dan itu meluas dalam perbincangan publik. Hal yang sama terulang pada pasangan Gatot Pujonugroho – HT Erry Nuradi," katanya.
Tetapi, menurut Shohibul praktik pekong ini tak selalu mengancam posisi satu sama lain. Ia mencontohkan apa yang terjadi pada pasangan Dzulmi Eldin dan Akhyar Nasution yang pernah menjabat sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Medan.
Ia memastikan Akhyar tak pernah menyulitkan Eldin yang akhirnya harus berhadapan dengan hukum.
Meskipun Eldin mengakui Akhyar saat itu sedang belajar menjadi Wali Kota Medan dan ia menanggapinya dengan santai.
Hal ini, kata Shohibul mengerucut pada kesimpulan bahwa masalah pekong merupakan masalah berskala nasional yang terletak pada sistem.
"Kisah Dzulmi Eldin dan Akhyar Nasution tak berbeda, sebagaimana halnya Rahudman Harahap tak pernah sedikit pun dipersulit oleh Dzulmi Eldin. Jadi, kesimpulannya, masalah ini berskala nasional, terletak pada sistem. Bedanya hanya pada kemampuan mengatur perasaan untuk menyelamatkan publik dari suguhan tontonan demokrasi yang tak bermutu," ungkapnya.
Shohibul juga memberikan contoh kasus yang sama terjadi pada Soekarno yang juga pekong dengan Hatta dan masalahnya sangatlah serius.
Sama halnya SBY pekong dengan M Yusuf Kalla karena perbedaan filosofi kenegaraan.
Ia menilai, banyak riak politik yang menunjukkan kepastian Joko Widodo tak harmonis dengan M Yusuf Kalla, dan itu berbeda penyebab dengan disharmoni antara Joko Widodo dengan KH Ma’aruf Amin saat ini.
Pada akhirnya, Shohibul mengatakan hal terpenting yang perlu dilakukan Edy-Ijeck pada saat ini, yang juga merupakan keinginan warga Sumut.
Hal itu adalah kebijaksanaan Edy-Ijeck untuk tidak mengumbar hal tersebut di depan publik yang membuat banyak opini semakin liar dan terpengaruh.
"Di atas segalanya, seburuk apa pun kondisinya saat ini, saya tetap menginginkan Eramas berusaha merahasiakan pekong mereka agar publik tidak terpengaruh. Saya jelas keberatan, dan suara saya ini saya kira dapat mewakili mayoritas rakyat yang masih diam," pungkasnya.
(cr14/tribun-medan.com)
