LUHUT Binsar Panjaitan Bilang Banyak Rakyat Ingin Pemilu Ditunda, Begini Komentar PDIP

TRIBUN-MEDAN.COM, MEDAN - Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto mengomentari statement Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan soal big data yang menunjukkan banyak rakyat menginginkan Pemilu 2024 ditunda.

Hasto mengatakan, dalam hal ini PDI Perjuangan menilai Luhut tak berkapasitas untuk menyampaikan hal itu. Ia pun meminta Luhut mengklarifikasi pernyataan tersebut.

"Pak Luhut sebaiknya melakukan klarifikasi, beliau berbicara dalam kapasitas apa," kata Hasto Kristiyanto di Medan, Senin (14/3/2022).

Menurut Hasto, Luhut bukan menteri yang mengurusi soal Politik. Sehingga tidak berkapasitas menyampaikan hal itu.

"Karena kalau berbicara politik, hukum dan keamanan, itu kan ranah Menko Polhukam, kalau berbicara politik, demokrasi, tatanan pemerintahan itu kan Menteri Dalam Negeri," ujarnya.

Hasto mengatakan Luhut sebagai pembantu Presiden harusnya fokus menjalankan tugasnya sesuai mandat yang diberikan. Hasto mengatakan Luhut tidak memiliki mandat dari Presiden untuk menyampaikan soal data itu.

"Beliau mandatnya apa dengan menyampaikan 110 juta, itu berbeda dengan pernyataan menko polhukam, sehingga PDIP mengimbau ditengah upaya membangun optimisme yang sedang digelorakan Presiden, jangan berbicara berpihak pada sekelompok elit, tapi harus melihat kehendak rakyat," tuturnya.

Hasto menilai pernyataan Luhut itu bertentangan dengan Presiden yang sudah memutuskan akan melaksanakan Pemilu tepat waktu pada Februari 2024. Harusnya Luhut, kata Hasto, mengikuti apa yang disampaikan Presiden itu.

"Para pembantu harus betul-betul senafas dengan kepemimpinan presiden. Tidak boleh ada menteri yang punya pendapat berbeda dengan Presiden. Presiden sudah berulang kali menyampaikan sikapnya dengan tegas dan pemerintah sudah sepakat pemilu 14 Februari 2024, lalu kenapa ada pembantu presiden membuat wacana tidak menyehatkan dalam situasi politik nasional?" sebut Hasto.

Ia pun berharap jelang Pemilu 2024 mendatang, seluruh pihak mendukung Presiden Jokowi membangun pemerintahan dengan energi positif.

"Kita harapkan agar mari bangun energi positif bersama Jokowi. Tugas PDIP sebagai pengusung membangun energi bersama untuk kita segera bangkit segera pemimpn setidaknya di kawasan Asia dan jokowi sudah menunjukkan direction yang bisa dilakukan oleh jajaran kabinetnya," jelasnya.

Sebelumnya dalam podcast yang disiarkan di kanal YouTube Deddy Corbuzier, Luhut mengklaim berdasarkan big data banyak warga yang menginginkan penundaan pemilu 2024.

"Karena ini, kita kan punya big data ya. Saya ini lihat ya punya big data. Dari Big Data itu kira-kira meng-grab 110 juta. Macam-macam Facebook segala macam. Kadang orang-orang main Twitter. Twitter itu 10 juta lah," katanya.

Menurutnya, kalangan masyarakat bawah mengingingkan adanya ketenangan untuk bisa meningkatkan kemampuan ekonomi.

"Kalau menengah bawah ini, pokoknya pengin tenang. Pengin bicaranya ekonomi, Tidak mau kayak kemarin. Sakit gigi lah kita dengar kampret lah cebong lah kadrun lah, itu kan mendengar nggak bagus. Masa terus-terusan gitu. Sekarang lagi gini-gini katanya ngapain?"