News Video
Harga Bahan Pokok Tinggi, Perajin Tahu Tempe Demo di Depan Kantor DPRD Magelang
Dalam aksi tersebut, Yunis mengaku menyampaikan sejumlah tuntuan langsung ditunjukan kepada Presiden Joko Widodo. Dan meminta tolong kepada Anggota
lihat foto
Harga Bahan Pokok Tinggi, Perajin Tahu Tempe Demo di Depan Kantor DPRD Magelang
TRIBUNMEDAN.COM, MAGELANG - Ratusan pengrajin tahu tempe Magelang lakukan aksi unjuk rasa di depan Kantor DPRD Kabupaten Magelang (25/3/2022). Mereka melakukan orasi bahkan aksi theaterikal karena harga bahan pokok tinggi.
Koordinator aksi, Yunis Setiawan mengatakan bahwa pengrajin yang ikut demo ini kebanyakkan dari Desa Mejing Kecamatan Candimulyo.
“Di desa kami ada sekitar 200 pabrik pengrajin tempa, yang rata-rata pekerjanya 7-10 orang tiap pabrik. Dan karena harga Kedelai naik hampir 30 persen pabrik gulung tikar,” kata Yunis.
Yunis mengungkap bahwa saat ini harga Kedelai tembus Rp 12.500 per kilonya. Dimana sebelumnya sekitar Rp 6.700- Rp 7.000 per kilonya.
“Kenaikan harga ini sudah berjalan setahun belakangan ini. Beberapa upaya untuk memangkas cost produksi sudah dilakukan, namun ujungnya kita yang rugi. Sekarang tahu satu bungkus dijual Rp 2.500 kita tidak dapat untung, mau dijual Rp 3.000 per bungkus nanti pasar dan pembeli tidak mau. Tahu tidak laku hanya terbuang percuma karena tidak ada pengawetnya,” paparnya.
Dalam aksi tersebut, Yunis mengaku menyampaikan sejumlah tuntuan langsung ditunjukan kepada Presiden Joko Widodo. Dan meminta tolong kepada Anggota DPRD Kabupaten Magelang dan Pemkab untuk meneruskan.
Terdapat empat tuntutan inti yang disampaikan para pengunjuk rasa. Pertama meminta presiden memperhatikan secara komprehensif terhadap pluktuasi harga bahan baku tahu tempe yang cenderung melambung.
Kedua meminta kepada presiden membuat kebijakan tata niaga kedelai dan minyak goreng serta bahan pokok lainnya. Ketiga, meminta segera ditanggulangi kenaikan barang pokok masyarakat yang dipicu oleh melambungnya harga kedelai dan minya goreng.
Terakhir, mempercepat proses infestigasi dengan adanya indikasi sabotase dan penyimpangan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.
Selain itu, para pengrajin memberikan tuntutan lain kepada Bupati Magelang, Gubernur Jawa Tengah dan seluruh pemangku kepentingan. (*)
