Perang Rusia Ukraina

Ketika Presiden AS Bersumpah, Joe Biden Sebut Vladimir Putin Tak Bisa Tetap Berkuasa di Rusia

Bahkan Presiden Vladimir Putin tak bergeming. Militer Rusia terus membombardir wilayah Ukraina. Presiden AS Joe Biden pun tampaknya geram dengan sika

AFP dan Ukrinform.net
Ketika Presiden AS Bersumpah, Joe Biden Sebut Vladimir Putin Tak Bisa Tetap Berkuasa di Rusia 

TRIBUN-MEDAN.com - Invasi Rusia ke Ukraina membuat Barat khawatir bisa mengancam keamanan dan kedamaian dunia.

Seruan, diplomasi pemimpin negara lain hingga sanksi ekonomi negara-negara Barat tak mempan menghentikan operasi militer khusus Moskow.

Bahkan Presiden Vladimir Putin tak bergeming. Militer Rusia terus membombardir wilayah Ukraina.

Presiden AS Joe Biden pun tampaknya geram dengan sikap Putin.

Biden menyerukan pencopotan pemimpin Rusia Vladimir Putin.

Seruan itu disampaikan Biden saat berpidato di Istana Kerajaan Warsawa, Polandia pada Sabtu (26/3/2022), dikutip dari KompasTV.

Biden menyampaikan hal ini dalam upaya untuk membangun gagasan bahwa demokrasi dunia harus segera menghadapi Rusia yang otorikratis serta mengancam keamanan dan kebebasan global.

"Demi Tuhan, orang ini tidak bisa tetap berkuasa," kata Biden.

Dalam pidato itu, Biden juga menyinggung terkait De-nazifikasi Ukraina yang menurut Biden adalah bohong. karena menurut Biden, Presiden Zelensky dipilih secara demokratis.

Ide perluas invasi ke 6 negara

Belum berhasil menaklukkan Ukraina, kini muncul ide kontroversial yang mengajak Rusia memperluas invasi militer.

Ide itu datang dari seorang pejabat parlemen daerah Moskow, Sergey Savostyanov.

Pria yang menjabat sebagai wakil ketua parlemen Moskow itu usul Rusia memperluas invasi ke enam negara lain.

Sebagaimana diwartakan RND, Sabtu (26/3/2022), Savostyanov ingin Rusia melanjutkan upaya “denazifikasi dan demiliterisasi” ke Polandia, Moldova, Kazakhstan, serta negara-negara Baltik, yakni Latvia, Lithuania, Estonia.

“Denazifikasi dan demiliterisasi” sendiri adalah dalih Rusia ketika melancarkan invasi ke Ukraina yang mereka sebut “operasi militer khusus” pada 24 Februari lalu.

“Untuk proses yang lebih komprehensif demi memastikan keamanan Federasi Rusia, saya pikir masuk akal untuk memasukkan tak hanya Ukraina, tetapi juga negara-negara Baltik, Polandia, Moldova, dan Kazakhstan di zona denazifikasi dan demiliterisasi,” kata Savostyanov dikutip UNIAN via RND.

Sumber: Tribunnews
Halaman 1/2
Rekomendasi untuk Anda
  • Ikuti kami di

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved