Diapresiasi Komnas HAM, Panglima TNI Izinkan Keturunan PKI Daftar TNI tapi DIkritik PA 212

Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa yang mengizinkan keturunan anggota PKI untuk mendaftar sebagai prajurit TNI.

Editor: Salomo Tarigan
Tribun-Papua.com/Aldi Bimantara
Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa dan jajarannya 

TRIBUN-MEDAN.com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) turut memberikan respons atas kebijakan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa yang mengizinkan keturunan anggota PKI untuk mendaftar sebagai prajurit TNI.

Ketua Komnas HAM Taufan Damanik menyatakan, pihaknya mengapresiasi kebijakan tersebut karena dinilainya sejalan dengan prinsip dan norma HAM.

Keturunan PKI Boleh Daftar Prajurit TNI, Panglima TNI Jenderal Andika Bicara Dasar Hukum

"Saya sangat mengapresiasi kebijakan Panglima TNI, karena selain tidak ada dasar hukumnya menghalangi anak-anak keturunan PKI (juga DI/TII, PRRI Permesta dll), juga kebijakan Panglima sejalan dengan prinsip dan norma hak asasi manusia," kata Taufan saat dikonfirmasi Tribunnews.com, Kamis (31/3/2022).

Baca juga: Selama Ini tak Diketahui, Angelina Sondakh Ketua Geng di Lapas, Perbuatan Kotor Bocor Akhirnya

Norma HAM yang dimaksud Taufan dalam hal ini adalah, setiap orang tanpa kecuali harus diperlakukan sama dengan memperoleh hak yang sama juga.

Tentu kata dia, tanpa adanya tindakan diskriminatif dan bahkan hal tersebut sejalan dengan dan diatur dalam konstitusi negara.

"Konstitusi kita juga sudah menjelaskan itu terkait hak asasi manusia, hak setiap orang untuk mendapatkan pekerjaan, pendidikan atau berpartisipasi dalam pemerintahan, politik dll," bebernya.

Atas hal itu, Komnas HAM kata Taufan, menghormati sekaligus menyambut baik kebijakan yang ditetapkan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa yang tidak membedakan calon prajurit berasal dari keturunan manapun.

"Angkat topi untuk keberanian beliau (Andika Perkasa)," ucap Taufan.

Bahkan perihal jika nantinya ada penolakan dari korban pada masa PKI itu sendiri, Taufan meyakini kalau TNI memiliki cara sendiri untuk mengatasinya.

Sebab kata dia, hal tersebut sudah menjadi konsekuensi setiap negara yang di mana harus memperlakukan setiap warganya tanpa ada diskriminatif.

"Ini kan konsekuensi kita bernegara yang diikat oleh konstitusi kita yang harus memperlakukan semua orang sama dan tanpa diskriminasi. TNI tentu punya cara untuk mengatasi penolakan seperti itu," tukasnya.

Dikritik Alumni PA 212

Ketua Umum Persaudaraan Alumni (PA) 212, Ustaz Slamet Ma’arif menanggapi kebijakan terbaru Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa yang membolehkan keturunan PKI untuk daftar dan menjadi anggota TNI.

Baca juga: SOSOK Azka Corbuzier Putra Deddy Corbuzier, Pemegang Sabuk Hitam Kick Boxing Lawan Vicky Prasetyo


Slamet mewakili PA 212 secara tegas menolak kebijakan tersebut.

Dirinya bahkan mengingatkan, kalau paham komunis itu masih ada dan bisa saja bangkit.

Halaman
123
Sumber: Tribunnews
Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved