KETIKA Politisi PDIP Ramai-ramai Kritik Luhut, Minta Mengundurkan Diri, dan Dukung Demo

KETIKA Politisi PDIP Ramai-ramai Kritik Luhut, Minta Undurkan Diri, dan Dukung Demo Mahasiswa

TRIBUN-MEDAN.COM - Di tengah aksi demonstrasi mahasiswa, sejumlah politisi PDI Perjuangan mengkritik Luhut Binsar Panjaitan. Satu di antaranya Masinton Pasaribu.

Bahkan Masinton menyebut Pejabat Menko tersebut harusnya Mundur secara Kesatria.

Anggota DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan Masinton Pasaribu itu mengkritik sikap oknum elite di Kabinet yang menyampaikan wacana perpanjangan masa jabatan atau penambahan periode presiden.

Presiden Joko Widodo (Jokowi), kata mantan aktivis 1998 itu, sudah tegas menyatakan tidak ada rencana agenda penundaan pemilu maupun perpanjangan masa periode jabatan presiden.

"Presiden Jokowi menyampaikan kembali secara tegas dan gamblang bahwa tidak ada rencana agenda penundaan pemilu maupun perpanjangan masa periode jabatan presiden," tegas Masinton kepada tribunnews.com, Senin (11/4/2022).

Ia mengatakan Jokowi menegaskan pemerintah bersama DPR RI sudah menyepakati agenda pelaksanaan Pemilu tanggal 14 Februari 2024 berikut rincian anggaran pelaksanaan Pemilu 2024.

"Sikap kesatria Presiden Jokowi ini adalah bentuk tanggung jawab seorang pemimpin mengambil alih tindakan keblinger bawahannya yang congkak dan semena-mena kepada rakyat," ujarnya.

Masinton mempertanyakan ke mana oknum Menteri Koordinator di kabinet pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) - Wakil Presiden Maruf Amin yang menggulirkan dan manggalang dukungan palsu Jokowi tiga periode, saat terjadi gelombang penolakan dari rakyat dan mahasiswa.

"Pertanyaannya adalah kemana menko yang menggalang dukungan palsu 3 periode masa jabatan presiden tersebut?  Dimana batang hidung menteri pongah sok merasa paling kuasa itu?

"Kenapa bukan Menko tersebut yang menjelaskan kepada publik dan massa aksi yang melakukan penolakan perpanjangan 3 periode masa jabatan presiden."

"Bahwa gagasan diatas bukan berasal dari Presiden Jokowi, melainkan dari dirinya sendiri sebagai menko yang sebenarnya tidak memiliki kewenangan di bidang politik," kata Masinton.

Bercermin pada hal itu, menurut Anggota Komisi XI DPR RI ini, Menko tersebut seharusnya secara kesatria mundur dari seluruh jabatannya. Apalagi ketika Presiden Jokowi sudah secara kesatria mengambil alih tanggung jawab dan meluruskan tindakan keblinger dan kesemena-menaan bawahannya.

"Harusnya menko tersebut secara kesatria mundur dari seluruh jabatannya. Apalagi telah menyebarkan big data “hoax” kepada masyarakat Indonesia," jelasnya.

Sebelumnya Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengklaim big data yang berisi suara 110 juta pengguna media sosial ingin pemilu 2024 ditunda.