Sidang Korupsi

Saksi Korupsi Dana Covid-19 di Samosir Ngaku Didesak Kepala BPBD Cairkan Uang Rp 410 Juta

Bendahara Pengeluaran BPBD Samosir Seblon P Naibaho, mengaku didesak terus menerus oleh mantan Kepala BPBD Samosir terdakwa Mahler Tamba

TRIBUN MEDAN/GITA
Bendahara Pengeluaran BPBD Samosir Seblon P Naibaho saat menjadi saksi dalam sidang dugaan korupsi dana Percepatan Penanggulan Covid-19 di Kabupaten Samosir, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Samosir Jabiat Sagala diadili di Pengadilan Negeri Medan, Senin (23/5/2022) 

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Bendahara Pengeluaran BPBD Samosir Seblon P Naibaho, mengaku didesak terus menerus oleh mantan Kepala BPBD Samosir terdakwa Mahler Tamba untuk mencairkan uang muka proyek pengadaan makanan tambahan sebesar Rp 410 juta.

Hal tersebut diungkapkannya saat menjadi saksi dalam sidang dugaan korupsi dana Percepatan Penanggulan Covid-19, yang menjerat Sekretaris Daerah (Sekda) Samosir Jabiat Sagala cs di Pengadilan Negeri Medan, Senin (23/5/2022).

"Yang mendesak Mahler, karena ada permohonan dari Sardo (PPK Kegiatan Pemberian Makanan Tambahan Gizi dan Vitamin Masyarakat Kabupaten Samosir), dia mintanya Rp 400 juta karena adanya kenaikan harga," katanya.

Namun, anehnya saksi mengaku kalau uang tersebut ia transfer ke rekening PT. Tarida Bintang Nusantara.

Majelis Hakim yang diketuai Sarma Siregar lantas mencecar saksi mengapa uang tersebut tidak ditransfer ke terdakwa Sardo.

"Tadi kan saudara bilang serahkan uang Rp 400 juta, kalau sudah ada kontraknya baru dibayar sisanya sekitar Rp 10 juta. Kok uangnya ditransfer ke PT Tarida Bintang. Sardo yang minta, tapi kenapa ditransfer ke perusahaan, apa hubungannya dengan perusahaan ini? Gak saudara tanyakan?," cecar hakim.

Saksi mengaku, bahwa Sardo menyuruhnya langsung mentransfer ke rekening perusahaan tersebut. Ia mengaku tidak menannyakan apapun karena kebingungan dan dalam keadaaan didesak

"Saya pun udah bingung, udah mendesak harus dibayar hari itu juga," cetus saksi.

Baca juga: Lepas Peserta Vespa World Days 2022, Wagub Ijeck Minta Bantu Promosikan Wisata Sumut di Bali

Baca juga: Raih Kembali WTP, Wali Kota Medan Harap Jadi Semangat Bersama Sajikan LKPD Lebih Cepat dan Tepat

Mendengar hal tersebut hakim ketua lantas menyentil saksi selaku sarjana hukum harusnya tidak mengambil posisi yang tidak sesuai dengan jurusannya.

"Untung saudara gak masuk di sini (penjara) juga, harusnya saudara enggak bingung. Tadi Sardo yang minta, tapi dikirim ke rekening PT. Lalu, sesudah bayar Rp 400 juta baru ada kontrak. Saudara sarjana hukum lo, makanya salah jurusan saudara ini, bendahara itu harusnya sarjana ekonomi," cetus hakim.

Halaman
123
Sumber: Tribun Medan
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved