Lantik Pj Bupati Tapteng dan Wali Kota Tebing Tinggi, Gubernur Sumut Ngaku Loyal ke Mendagri

Lantik Pj Bupati Tapteng dan Wali Kota Tebing Tinggi, Gubernur Sumut Ngaku Loyal ke Mendagri

TRIBUN-MEDAN.COM, MEDAN - Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi melantik Penjabat (Pj) Bupati Tapanuli Tengah (Tapteng) Yetti Sembiring dan Pj Wali Kota Tebing Tinggi Muhammad Dimiyathi di Aula Tengku Rizal Nurdin, Medan, Selasa (24/5/2022).

Usai prosesi pelantikan, Edy mengaku tak keberatan meskipun nama-nama pejabat yang diusulkannya bukan yang ditunjuk Menteri dalam Negeri (Mendagri) Tirto Karnavian sebagai dua Pj kepala daerah tersebut.

"Tidak ditolak lah. Begini, pada dasarnya saat itu Mendagri memberikan surat ke gubernur untuk menyiapkan calon. Tiga calon masing-masing kabupaten dan kota. Saya memerintahkan staf saya (untuk mengusulkan). Tapi koridornya saya yang menentukan," kata Edy.

Mantan Pangkostrad itu mengaku loyal terhadap keputusan pemerintah pusat yang merupakan atasannya.

"Gubernur ini kan saya merupakan bawahan dari Jakarta, jadi harus loyal sama atasan, kalau sudah loyal, berarti Tuhan menyertainya," ungkapnya.

Edy mengaku dirinya tidak menunjuk langsung nama-nama yang diusulkannya ke Mendagri. Namun ia hanya menentukan kriteria calon tersebut.

"Yang pertama adalah orang itu yang belum pernah Eselon II yang belum pernah menjabat baik itu Plt atau Pj, karena itu menambah ilmu bagi kepala dinas," katanya.

Yang kedua, terang Edy, adalah usia yang mumpuni karena jabatan yang cukup panjang.

"Dikatakan memang satu tahun per tiga bulan dikaji. Tapi waktunya itu dua setengah tahun, sampai bulan November 2024. Nah, yang ketiga adalah orang tersebut, orang yang menguasai daerah tersebut," ucapnya.

Edy menuturkan, nama-nama tersebut ditentukan oleh staf yang ia tugaskan. Tiga nama untuk Pj Bupati Tapteng dan tiga nama untuk Pj Wali Kota Tebing Tinggi.

"Lalu saya kirim ke sana. Mungkin Jakarta, Kementrian dalam negeri melihat ada yang lebih baik. Yang paling penting sama saya orang yang bisa memimpin di wilayah itu. Kalau dia tak bisa memimpin, pasti gubernur nanti orang pertama yang komplain. Itu yang paling penting, bukan soal ditolak atau tidak ditolak," ungkapnya.

(cr14/tribun-medan.com)