Krupsi Dana Desa

Didakwa Korupsi Dana Desa, Kades dan Bendahara di Pancurbatu Disidang

Didakwa korupsi pengelolaan Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2018 dan 2019, Kepala Desa Sugau Kecamatan Pancur Batu, mulai disidang di Pengadilan Negeri

Didakwa Korupsi Dana Desa, Kades dan Bendahara di Pancurbatu Disidang

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN- Didakwa korupsi pengelolaan Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2018 dan 2019, Kepala Desa Sugau Kecamatan Pancur Batu, Dahlan Purba dan Bendahara Desa, Ojo Purnomo Sembiring mulai disidang di Pengadilan Negeri Medan, Selasa (7/6/2022).

Dalam sidang yang digelar secara daring tersebut, Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) Douglas Jhon Fiter dalam dakwaannya menuturkan bahwa modus yang digunakan kedua terdakwa yakni kekurangan fisik pekerjaan serta penggelembungan harga (mark-up).

Dikatakan JPU bahwa perkara ini bermula pada tahun 2018 diDesa Sugau Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang yang menerima bantuan Dana Desa (DD) dari APBN sebesar Rp 652.396.000.

"Berdasarkan Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 005 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian dan Pedoman Teknis Penggunaan Dana Desa Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2018 dan menerima bantuan Alokasi Dana Desa (ADD) dari APBD sebesar Rp 374.104.000 berdasarkan Keputusan Bupati Deli Serdang Nomor 001 Tahun 2018 tentang Besaran Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah," ujar jaksa.

Bahwa selanjutnya, pada tanggal 24 Mei 2018, Terdakwa Dahlan Purba membuat Peraturan Desa Sugau Nomor 04 Tahun 2018 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018 dan menetapkan belanja desa bidang pembangunan sebesar Rp 687.745.500, sedangkan di dalam uraian APBDes tersebut, bidang pelaksanaan pembangunan desa dianggarkan sebesar Rp 688.895.500.

Adapun uang tersebut, dipergunakan untuk beberapa pengadaan seperti pengadaan Jalan Desa Rp 10.501.600, 

Pengadaan Jalan Desa Rp 182.423.400.

"Pengadaan instalasi listrik, telepon dan internet Rp 29.050.000,

pengadaan sarana pelestarian lingkungan hidup Rp28.756.000.

pengadaan bangunan lainnya Rp 358.324.500, pengadaan tembok penahan tanah Rp 79.840.000," beber jaksa.

Namun belakangan kedua terdakwa diduga melakukan penggelembungan harga (mark-up) dan adanya kekurangan fisik pekerjaan 

Temuan dugaan penyimpangan tersebut, berasal dari hasil kerjasama antara Cabjari Pancur Batu dengan Inspektorat Pemkab Deli Serdang. 

Dari proses audit pelaksaan anggaran, petugas menemukan selisih dan ketidaksesuaian antara laporan pertanggungjawaban dengan realisasi di lapangan.

Dalam laporan pertanggung jawabannya memang ada, namun para terdakwa diduga menggelembungkan harga hingga mengakibatkan kerugian keuangann negara sebesar Rp506.000.000.

"Perbuatan terdakwa, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor : 20 Tahun 2001 tentangPerubahan Atas Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana," pungkas jaksa.

Usai dakwaan dibacakan, Majelis Hakim yang diketuai Asad Lubi, melanjutkan sidang pekan depan dengan agenda pemeriksaan saksi-saksi.

(cr21/tribun-medan.com)

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved