Isu Reshuffle, Sejumlah Pejabat Mendadak Datang ke Istana, Ada Mantan Panglima TNI

TRIBUN-MEDAN.COM - Sejumlah pejabat mendadak datang ke Istana Kepresidenan, Jakarta pada Selasa (14/6/2022) sore.

Kedatangan sejumlah pejabat ke Istana Kepresidenan semakin menguatkan isu reshuffle atau perombakan kabinet Indonesia Maju di kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Maruf Amin.

Dari pantauan Tribunnews.com, para pejabat yang tiba di Istana adalah mantan Panglima TNI Marsekal (Purn) Hadi Tjahjanto, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi, dan Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil.

Mendag Lutfi tiba sekitar pukul 17.00 WIB, sementara Hadi dan Sofyan Djalil tiba hampir bersamaan sekitar pukul 17.30 WIB.

Baca juga: Isu Reshuffle 15 Juni 2022, Menseskab: Kabinet itu Kewenangan Sepenuhnya Presiden

Sofyan Djalil mengaku tidak tahu sama sekali alasan dirinya dipanggil oleh Presiden.

Ia menduga pemanggilan terkait Ibu kota.

“Saya tidak tahu, terkait apa, mungkin terkait ibu kota,” kata dia.

Sebelumnya, Presiden Jokowi dikabarkan akan kembali merombak kabinet Indonesia Maju yang dipimpinnya bersama Wapres Maruf Amin.

Isu reshuffle kembali mencuat berdasarkan kabar yang beredar di kalangan elite politik di Senayan. Presiden Jokowi disebut akan merombak kabinetnya pada Rabu 15 Juni besok.

Kebetulan dalam penanggalan Jawa, hari tersebut bertepatan dengan Rabu Pahing.

Presiden Jokowi sendiri diketahui kerap membuat kebijakan-kebijakan penting seperti reshuffle kabinet pada Rabu Pon atau Rabu Pahing.

Seiring dengan isu reshuffle kabinet itu, beredar pula kabar bahwa para menteri Kabinet Indonesia Maju dilarang bepergian ke daerah atau ke luar Jakarta sebelum 15 Juni 2022.

Ditanyai mengenai kabar reshuffle, Ketua Umum Partai Golkar yang juga menjabat sebagai Menteri Koordinator Perekonomian, Airlangga Hartarto, menolak berkomentar.

Pasalnya kata Airlangga, perombakan kabinet merupakan kewenangan Presiden Joko Widodo.

"Saya no komen soal itu, terserah bapak Presiden," kata Airlangga usai rapat terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (13/6/2022).

Airlangga juga tidak menjawab saat ditanya mengenai kabar adanya larangan menteri ke luar daerah sebelum tanggal 15 Juni.

Ia mengaku tidak mengetahuinya.

"Sebaiknya ditanyakan ke bapak Presiden, bukan domain kami," katanya.

Sebagai Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga enggan memberikan bocoran terkait rencana perombakan kabinet yang isunya semakin menguat.

Airlangga menegaskan akan mengikuti apapun perintah Presiden.

"Enggak ada bocoran dan tidak ada update," ujarnya.

Terpisah, Ketua Dewan Pakar Partai Amanat Nasional (PAN) Dradjad Wibowo menyebut ada nama besar yang akan diberhentikan dari Kabinet Indonesia Maju.

Bahkan, karena reshuffle tersebut, kata Dradjat, akan muncul efek domino politik skala nasional.

"Spekulasi sekarang ini bahkan menyebut akan ada nama besar yang diberhentikan dari Kabinet, yang mungkin akan memicu efek domino politik nasional," kata Dradjad dalam keterangannya kepada wartawan, Senin (13/6/2022).

Dradjad mengaku juga mendengar rumor yang berhembus bahwa PAN akan mendapat amanat yakni satu kursi menteri dan satu kursi wakil menteri.

"Nama Ketum, Bang Zul (Zulkifli Hasan) juga sering disebut akan masuk kabinet kembali," ucap Drajad.

Dradjad mengklaim mendapat info langsung soal isu reshuffle itu dari sahabatnya yang berada di tim internal Presiden Jokowi.

Meski, disebut Dradjad, pada Senin (13/6/2022) kemarin sahabatnya itu belum menginformasikan lagi soal reshuffle kabinet.

Meski demikian, sebagai unsur pimpinan di PAN, kata Dradjad, pihaknya tentu harus memperhatikan dengan seksama apakah spekulasi tadi hanya rumor atau sesuatu yang mendekati kebenaran.

"Apalagi karena ada bumbu nama besar terguling tadi. Yang jelas, Bang Zul dan seluruh jajaran PAN selalu siap dan selalu mengabdi bagi bangsa dan negara, baik di dalam ataupun luar kabinet," jelas Dradjad.

Adapun Sekjen PAN Eddy Soeparno menegaskan reshuffle adalah hak prerogatif Presiden Jokowi.

Baca juga: Isu Reshuffle Kabinet Jokowi-Maruf Amin Kembali Mencuat, Menteri Dilarang Bepergian Sebelum 15 Juni

"Kami melihat bahwa hal ini merupakan kembali lagi hak prerogatif presiden, kedaulatan sepenuhnya untuk melakukan reshuffle itu ada di tangan presiden," kata Eddy di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (13/6/2022).

"PAN dalam hal ini perlu saya tegaskan adalah partai pendukung pemerintah dan kami sudah berkomitmen dari awal mendukung pemerintahan Pak Jokowi dan Kiai Ma'ruf Amin sampai 2024 sesuai masa jabatan presiden dan wapres," lanjutnya.

Untuk diketahui, PAN merupakan parpol terakhir yang masuk dalam gerbong pendukung pemerintahan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin.

Namun hingga saat ini PAN juga belum mendapatkan jatah menteri di kabinet.

Eddy sendiri belum bisa mengonfirmasi apakah PAN akan mendapatkan kursi menteri di Kabinet Indonesia Maju.

"Kami tidak bisa mengkonfirmasi apalagi dalam hal ini belum ada pemberitahuan secara resmi kepada PAN," ujar Eddy.

Respons Istana

Menteri Sekretaris Kabinet, Pramono Anung, mengatakan perombakan kabinet merupakan hak mutlak presiden.

Dengan demikian, Presiden bisa melakukan reshuffle kabinet kapan saja.

“Jadi yang namanya kabinet itu kewenangan sepenuhnya presiden. Presiden itu mempunyai hak prerogatif."

"Presiden mau ganti kapan saja ya terserah presiden, mau hari ini, mau besok, mau lusa, tapi kewenangan itu ada sepenuhnya pada presiden,” ujarnya di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (14/6/2022), seperti diberitakan Tribunnews.com.

Ia pun tidak menjawab saat ditanya mengenai kemungkinan perombakan kabinet dilakukan pada Rabu (15/6/2022).

Namun, Pramono menegaskan, selama 8 tahun memimpin, Presiden Jokowi memahami apa kebutuhan kabinet sekarang ini.

“Ya yang jelas presiden kan beliau sudah 8 tahun di pemerintahan dan beliau tahu banget mana yang menjadi kebutuhan dari kabinet ini sehingga itu yang menjadi, beliau sangat tahulah,” terang dia.

Dikutip dari Kompas.com, Pramono Anung juga memberikan respons atas isu merapatnya Partai Amanat Nasional (PAN) dalam Kabinet Indonesia Maju.

Menurutnya, kepastian soal hal itu akan diputuskan presiden.

"Ya itu kewenangan sepenuhnya presiden. Mau kapan, orangnya dari mana partainya apa, kebutuhannya apa, presiden yang tahu," ungkapnya, Selasa.

"Karena pemerintahan ini masih dua tahun lagi. Sehingga dengan kebutuhan dan kecepatan itu presiden yang memutuskan," sambung dia.

(*/tribun-medan.com/Tribunnews.com)

Sebagian artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul BREAKING NEWS: Kabar Reshuffle Menguat, Sejumlah Pejabat Mendadak ke Istana, Ada Hadi Tjahjanto