Minta Kliennya Dibebaskan, Redyanto: Dokter Gita Korban Kriminalisasi Video Viral

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Sidang dugaan suntik vaksin kosong yang menjerat oknum Dr. Tengku Gita Aisyaritha terus bergulir di Pengadilan Negeri Medan, Selasa (28/6/2022).

Dalam sidang agenda nota keberatan (eksepsi) tersebut,  tim Penasehat Hukum dr Gita meminta supaya Majelis Hakim dapat membebaskan terdakwa dr Gita dari semua dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU).

"Memohon kepada Majelis Hakim, agar membebaskan terdakwa dari segala dakwaan Jaksa Penuntut Umum," ujar Tim PH terdakwa Redyanto Sidi.

Dalam eksepsinya, Redyanto mengatakan bahwa kliennya merupakan korban kriminalisasi atas viralnya video tersebut, bukan kerena pembuktian hukum vaksin yang benar-benar kosong.

"Setelah mempelajari dakwaan JPU, 

melihat banyaknya ketidakcermatan dari JPU logika hukum yang keliru yang sangat membingungkan (confusing), bahkan dapat menyesatkan (misleading) dan dapat menjadi presedent buruk bagi penegakan hukum secara umum dan secara khusus bagi Terdakwa. 

Atas hal tersebut mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim dapat mencatat dan mempertimbangkannya sebagai pengakuan/fakta hukum JPU yang tidak cermat serta tidak teliti,"

ucap JPU. Ia mengatakan, JPU dalam dakwannya tidak menyebutkan apalagi menguraikan apa yang menyebabkan

Spuit/jarum suntik tersebut kosong/tidak ada cairan vaksin atau paling tidak kurang dari dosis yang ditetapkan.

"Siapa yang membuat kosong atau tidak ada cairan vaksin atau paling tidak kurang dari dosis yang ditetapkan. Bahwa apakah video tersebut dapat menjawabnya secara hukum,

sesuai standar profesi apalagi secara medis? Sesederhanakah itukah sehingga JPU mendakwa Terdakwa.

Pembelaan atas video viral tersebut yang menyebabkan Terdakwa dituduhkan melakukan suntik vaksin kosong," ujarnya.

Usai membacakan eksepsi, Majelis Hakim yang diketuai Immanuel Tarigan menunda sidang pekan depan dengan agenda tanggapan jaksa.

Sementara itu, dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Yuliati Ningsih yang termuat dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Medan menuturkan, perkara ini bermula pada Senin 17 Januari 2022 lalu, saat dilaksanakannya kegiatan Vaksinasi Covid-19 untuk anak umur 6-11 tahun yang bertempat di Sekolah Dasar Wahidin Sudirohusodo Kecamatan Medan Labuhan.

Vaksinasi tersebut, kata jaksa diselenggarkan oleh Polsek Medan Labuhan dengan petugas pelaksanaan dari rumah Sakit Umum Delima.