Pemkab Langkat

Pemkab Langkat Ikuti Rapat Paripurna Dengan DPRD, Ada Delapan Ranperda yang Disampaikan

Dalam hal ini, ada dua Ranperda Usulan Pemerintah Kabupaten Langkat dan enam Ranperda Usulan DPRD.

Editor: Satia
Dok. Pemkab Langkat
Sekdakab Langkat dr H Indra Salahudin MKes MM menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Langkat, di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Langkat, Stabat, Kamis (30/6/2022).  

TRIBUN-MEDAN.COM, STABAT - Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Langkat H Syah Afandin SH melalui Sekdakab Langkat dr H Indra Salahudin MKes MM menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Langkat, di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Langkat, Stabat, Kamis (30/6/2022). 

Dalam hal ini, ada dua Ranperda Usulan Pemerintah Kabupaten Langkat dan enam Ranperda Usulan DPRD.

Sekda dr H Indra Salahudin MKes MM menyampaikan, dua Ranperda Usulan Pemerintah kabupaten Langkat, sesuai Surat Bupati Langkat No 188.34-1457/HUK/2022 tanggal 27 Juni 2022 prihal surat pengantar penyampaian rancangan Peraturan Daerah.

Pertama, kata dia Ranperda perubahan atas Perda no 8 tahun 2018 tentang pengolahan limbah barang berbahaya dan barang beracun.

"Ranperda perubahan kedua atas Perda no 6 tahun 2016 tentang pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Langkat," ucapnya. 

Atas ajuan Ranperda tersebut, Sekda berharap, keduanya dapat dibahas secara bersama-sama materi muatanya, dari berbagai aspek hukum, serta selanjutnya dapat disetujui.

Wakil Ketua BAMPERDA DPRD Kabupaten Langkat Azmaliah menerangkan, pihaknya ada menerima enam judul Ranperda inisitaif DPRD Langkat yang diajukan, berdasarkan Keputusan DPRD No 54 Tahun 2021 tanggal 16 November 2021 tentang progran pembentukan Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2022.

"Pertama Ranperda tentang Penataan dan pengembangan ekonomi kreatif bagi koperasi dan usaha kecil dan menengah. Kedua Ranperda tentang penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE)," ucapnya.

Kemudian, untuk yang selanjutnya DPRD menerima Ranperda tentang penanggulangan kemiskinan, lalu Ranperda tentang penyelenggaraan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.

"Yang kelima Ranperda tentang perkebunan dan petani plasma dan keenam Ranperda tentang perlindungan dan pengawasan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ)," jelasnya.

Ketua DPRD Langkat Sribana PA SE menyampaikan, setelah mendengarkan padangan umum dari kedelapan fraksi yaitu Fraksi Partai Golkar, partai Nasdem, KPK, PDI-P, Partrai Demokrat, Fraksi PAN, Gerindra, BPI, belum dapat disimpulkan.

Sribana mengatakan, pihaknya akan melanjutkan pada 1 Juli 2022 mendatang.

“Untuk mendengarkan jawaban Bupati Langkat atas pandangan umum ketujuh fraksi tersebut, serta tanggapan fraksi – fraksi atas pendapat Bupati Langkat terhadap penjelasan Ranperda inisiatif DPRD Langkat,”terangnya.

Turut hadir segenap anggota DPRD Langkat, para Asisten dan Staf Ahli Bupati, para kepala OPD Pemkan Langkat dan hadirin lainnya.

*

Sumber: Tribun Medan
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved