CPNS Siantar

Status Wali Kota Siantar tak Jelas, CPNS Terpaksa Makan Tabungan

Nasib CPNS dan PPPK di Kota Siantar belum jelas hingga saat ini. Alasannya, karena status Wali Kota Siantar belum defenitif

Penulis: Alija Magribi | Editor: Array A Argus
HO
Para CPNS menerima SK pengangkatan sebagai PNS Januari 2021 lalu 

TRIBUN-MEDAN.COM,SIANTAR- Sebanyak 44 CPNS Pemko Siantar hasil seleksi TA 2021 belum juga dipekerjakan.

Pasalnya, Wali KotaSiantar dibatasi kewenangan untuk dapat menandatangani SK pengangkatan, karena status Wali Kota sendiri masih Pelaksana tugas (Plt).

Seyogyanya, para CPNS bisa menerima SK Pengangkatan pada Maret 2022, namun hingga 5 bulan berlalu, belum juga ada kejelasan nasib mereka.

Seorang CPNS yang dikonfirmasi wartawan, mengaku terpaksa makan dari tabungan, pesangon, dan sisa JHT yang diterima dari perusahaan sebelumnya.

Sebab, dirinya sudah mengontrak rumah di Siantar sejak lulus seleksi CPNS.

“Iya kami belum juga ada kejelasan. Kabarnya (teman-teman) sudah ad melapor ke BKN juga secara online melalui Lapor.go.id. Ya, pantas juga sebenarnya kami melapor,” katanya.

“Aku di Siantar udah bulan 3 lho!. Info awalnya bulan tiga kami disuruh cek ke BKD Pemko Siantar terkait kelengkapan administrasi NIP/NIK, makanya yang (CPNS) dari luar kota disuruh cepat datang ke BKD. Kirain memang bisa udah kerja,” katanya saat dikonfirmasi Senin (18/7/2022).

Ia menyampaikan, Seleksi CPNS diumumkan pada Desember 2022 lalu, dan mayoritas peserta seleksi yang dinyatakan merupakan warga luar kota Pematangsiantar.

Sama sepertinya, para CPNS lain banyak yang sudah menyewa rumah di Siantar dan resmi meninggalkan pekerjaan masing-masing.

Namun apa mau dikata, karena Plt Wali Kota Pematangsiantar tak dilantik-lantik, mereka diminta oleh BKD menunggu sementara waktu.

“Teman-teman udah pada ngeluh. Kan yang di luar kota banyak yang nyewa rumah di Siantar. Terus makan (biaya hidup) seadanya. Ada aturan, kalau Bu Wali belum Defenitif terus dilarang melantik, kami bisa dilantik oleh BKN RI, tapi itupun belum juga kabar-kabarnya,” ujar CPNS yang minta namanya dirahasiakan ini.

Sementara itu, Kepala Biro Otda Provinsi Sumatera Utara Zubaidi yang dikonfirmasi jauh hari, menyampaikan akan mengabarkan kapan dilantiknya Wali Kota.

“Masih menunggu jadwal. Pasti nanti dikabari ke awak media,” katanya, Rabu (29/6/2022) lalu.

Konsultasi Kemendagri Soal Administrasi Kepegawaian Belum Dijawab

Plt Kepala BKD Pematangsiantar Timbul Simanjuntak menyampaikan kendala yang dihadapi untuk menandatangani dan menyerahkan SK CPNS maupun PPK Formasi Tahun 2022 adalah status Wali Kota yang masih Plt.

Adapun jumlah Formasi CPNS Tahun 2021 adalah 44 dan PPPK 71 orang.

“Status Kepala Daerah kita saat ini, masih sebagai Pelaksana Tugas. Dengan posisi sebagai pelaksana tugas, Plt Wali Kota Pematang Siantar, memiliki kewenangan yang terbatas,” kata Timbul.

Bahkan kata Timbul, Pemko Siantar sudah melakukan upaya agar Plt. Wali Kota diberi kewenangan untuk melakukan penandatanganan SK dengan bersurat kepada Mendagri agar diberi kewenangan Plt dalam hal Penandatanganan Surat Keputusan (SK) dan Administrasi Kepegawaian mengingat situasi yang ada saat ini.

“Sampai saat ini, Pemko Siantar belum juga mendapatkan balasan surat tersebut dari Mendagri, demikian ya, bang,” katanya.(alj/tribun-medan.com)

Sumber: Tribun Medan
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    Tribun JualBeli
    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved