PDI-P Larang Seluruh Kader Bepergian ke Luar Kota, Ditujukan ke Ganjar?

TRIBUN-MEDAN.com - PDI Perjuangan melarang setiap kadernya melakukan kampanye untuk perorangan, apalagi sampai ke luar kota.

Instruksi tegas itu disampaikan oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P, Hasto Kristiyanto.

Pengamat Politik dari Universitas Al Azhar Indonesia Ujang Komarudin menilai larangan itu ditujukan secara spesifik ke Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.

Baca juga: KPU Perbolehkan Kampanye di Kampus, Begini Tanggapan PDI Perjuangan

Pasalnya, menurut Ujang Komarudin, di PDI-P hanya Ganjar da Ketua DPR RI Puan Maharani yang mempunyai niatan maju pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

"Ya kelihatannya larangan itu ya berlaku spesifik kepada Ganjar walaupun memang larangan tersebut untuk semua kader yah.

Tapi kelihatannya di PDI-P itu kan yang punya keinginan untuk mencapreskan diri itu kan ya Ganjar dengan Puan," kata Ujang kepada Tribunnews.com, Jumat (22/7/2022).

Kendati demikian, Ujang berharap PDI-P konsisten membuat larangan serupa.

Mengingat, pada tahun 2020 silam, PDI-P juga pernah membuat surat larangan berbicara soal pencapresan bagi kepada daerah.

"Tetapi saya melihat PDI-P Konsisten dari dulu yah. Dari tahun 2020 lah kalau enggak salah, itu PDI-P membuat surat kepada seluruh kadernya larangan untuk berbicara terkait dengan pencapresan," ujarnya.

Sementara tahun ini, Ujang menilaibahwa larangan agar tak berkampanye perorangan dan ke luar kota justru lebih spesifik ke sosok tertentu.

"Nah ini saat ini aturan itu kelihatannya lebih dikhususkan, dispesifik lagi agar tidak berkampanye yang sifatnya perorangan juga keluar kota itu," ucapnya.

"Ya saya sih melihatnya ini arahnya kepada Ganjar karena hanya Ganjar yang punya keinginan untuk bisa menjadi capres atau cawapres lah kira-kira seperti itu," sambung Ujang.

Namun Ujang meminta agar semua pihak menghormati keputusan internal PDI-P soal larangan tersebut.

Sebab PDI-P memiliki mekanisme tersendiri soal keputusan pencapresan 2024 mendatang.

"Bagaimanapun pihak luar tidak bisa cawe-cawe atau ikut campur terkait dengan keputusan itu karena bagaimanapun PDIP pasti punya mekanisme, punya cara terkait dengan persoalan pencapresan.