Wabup Deliserdang Ali Yusuf Buka Bimbingan Teknis Wawasan Kebangsaan Indonesia Bagi Kepala Desa

TRIBUN-MEDAN.COM, LUBUKPAKAM - Wakil Bupati (Wabup) Deliserdang HM Ali Yusuf Siregar membuka Bimbingan Teknis Wawasan Kebangsaan Indonesia Bagi Kepala Desa, di Rudang Hotel dan Resort, Berastagi, Kabupaten Karo, Jumat (22/7/2022) malam.

Dalam sambutannya, Wabup menjelaskan, wawasan kebangsaan adalah cara pandang Bangsa Indonesia dalam mengelola kehidupan berbangsa dan bernegara yang dilandasi jatidiri bangsa dan kesadaran terhadap sistem nasional yang bersumber dari Pancasila.

Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan Bhinneka Tunggal Ika, kata dia ;untuk memecahkan berbagai persoalan bangsa dan negara demi mencapai masyarakat yang aman, adil, makmur dan sejahtera. 

"Wawasan kebangsaan memiliki arti penting dalam mempertebal rasa kebangsaan serta meningkatkan semangat kebangsaan. Bagi bangsa Indonesia, wawasan kebangsaan merupakan nilai mendasar yang sudah menjadi pandangan hidup bangsa atau karakter politik bangsa," kata Wabup. 

Wawasan kebangsaan Indonesia, berakar dari kejayaan Kerajaan Majapahit sebagaimana terpatri dalam Sumpah Palapa Maha Patih Gajah Mada tahun 1443 untuk menyatukan Nusantara," terang Wabup. 

Sebagai sebuah negara kebangsaan, Indonesia mulai mengalami dekonstruksi terhadap berbagai persoalan kebangsaan, setelah lebih dari satu abad mengenal dan menyatukan ikatan kebangsaan lewat Sumpah Pemuda tahun 1908 silam. 

Fenomena kemerosotan rasa, paham, dan semangat kebangsaan dewasa ini, dikatakan Ali sesungguhnya mengindikasikan belum terealisasinya wawasan kebangsaan secara baik, sistematis dan terprogram.

Sehingga, nilai-nilai wawasan kebangsaan yang diharapkan bisa mengintegrasikan sekaligus mewadahi semua keanekaragaman serta perbedaan bangsa belum bisa teraktualisasikan sesuai dengan kultur dan struktur masyarakat Indonesia. 

"Dalam kondisi seperti ini, peran kepala desa sebagai pemimpin yang posisinya paling dekat dengan masyarakat, sangat strategis. Kepala desa sebagai pamong dituntut mampu membangun karakter kebangsaan yang kuat bagi masyarakatnya. Karena kekuatan kebangsaan negara kita sangat ditentukan kekuatan kebangsaan yang dibangun dari ribuan desa di seluruh Nusantara. Jika desa sebagai satuan pemerintahan terkecil gagal membangun karakter kebangsaannya, maka degradasi pengamalan nilai-nilai Pancasila akan terus merosot. Pada akhirnya akan mengancam keberlangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara," papar Wabup. 

Membangun nilai-nilai wawasan kebangsaan di masyarakat oleh kepala desa saat ini, sambung Wabup, dihadapkan pada situasi yang penuh tantangan.

Salah satunya adalah tantangan teknologi. 

Perkembangan teknologi, selain diyakini sebagai sesuatu yang akan mempermudah kehidupan saat ini, namun di sisi lain juga membuka celah untuk memberi kemudahan masuknya paham-paham yang berseberangan dengan nilai-nilai Pancasila. 

"Kita tidak dapat membendung derasnya kemajuan teknologi. Oleh karenanya, kita harus melakukan upaya-upaya untuk memberi pembekalan terus menerus kepada masyarakat, sehingga terbentuk sikap pribadi masyarakat dengan karakter kebangsaan yang kuat," tegas Wabup. 

Regulasi yang mengatur tentang pemerintahan desa saat ini, juga memiliki peranan yang strategis dalam membangun wawasan kebangsaan. Regulasi dengan pemerintahan desa saat ini, memiliki perbedaan yang signifikan dengan aturan sebelumnya.

Jika pada Undang-Undang (UU) No.5 Tahun 1979, mengatur kewenangan desa sebagai pelaksana dan perpanjangan tangan sebagian tugas pemerintah kabupaten.