Petrasa Gelar Nobar Film 'Dairi Diancam Tambang', Perlihatkan Sisi Negatif Kehadiran PT DPM

TRIBUN-MEDAN.com, SIDIKALANG - Yayasan Petrasa menggelar nonton bareng film dokumenter Dairi Diancam Tambang yang diselenggarakan di Kantor Petrasa Jalan Sidikalang Kecamatan Sitinjo Kabupaten Dairi, Kamis (4/8/2022).

Film tersebut menjelaskan tentang bagaimana situasi dan kondisi desa - desa yang berdekatan dengan PT Dairi Prima Mineral (DPM) yang saat ini kelangsungan hidup warga dalam kondisi darurat.

Sekretaris eksekutif Petrasa, Ridwan Samosir mengatakan, pihaknya menggelar nonton bareng tersebut untuk menjelaskan ada potensi bahaya yang dilakukan oleh PT DPM.

"Ada potensi bahaya akibat keberadaan tambang. Oleh karena itu, khususnya masyarakat Dairi harus memahami itu, sebelum mereka memutuskan untuk mendukung atau menolak (PT DPM)," Ujarnya.

Menurutnya, selama ini banyak masyarakat yang mendukung PT DPM karena hanya mengetahui sisi positifnya saja.

"Saya kira itu menjadi tanggung jawab kita termasuk juga pemerintah, untuk memberikan informasi sepenuhnya apa dampak positif dan negatif, " Terangnya

Ridwan menjelaskan, dalam film dokumenter tersebut menceritakan tentang adanya potensi bahaya akibat dari PT DPM.

"Itu sebenarnya masyarakat harus tahu. Supaya mereka bisa menentukan itu atas sebuah kesadaran, " Sebutnya.

"Banjir bandang pada tahun 2018, saya kira itu sudah menjadi contoh. Apalagi tambang ini sampai sekarang belum mendapatkan izin lingkungan hidup. Seharusnya masyarakat harus tau akan hal itu, " Tambahnya.

Ridwan juga menyanyangkan sikap Pemerintah Kabupaten Dairi yang lebih mementingkan pertambangan daripada kehidupan masyarakat yang sebagian besar merupakan seorang petani.

"Untuk Pemkab Dairi, kita lihat dari APBD, itu pendapatan daerah 46 persen itu kontribusinya pertanian. Artinya kan pertanian itu sangat berpotensi, kenapa bukan itu saja yang dikembangkan. Kenapa harus tambang yang dimana Dairi ini rawan gempa. Itulah sebabnya kenapa kebijakan pemerintah harus di kaji ulang, " Tegasnya.

Sementara itu, menurut Ridwan saat ini masyarakat di Dairi belum merdeka, meskipun sebentar lagi Bangsa Indonesia akan merayakan ulang tahun ke 77 pada 17 Agustus mendatang.

Hal itu disebutkannya karena sering mendapat intimidasi ketika melakukan aksi unjuk rasa dalam menolak PT DPM.

"Saya kira penolakan ini tidak perlu di intimidasi ya karena jelas tertuang dalam UUD 1945 tentang mengeluarkan pendapat. Ini kan pendapat yang harus di hargai. Temuan kita dalam aksi, ini banyak di kriminalisasi, " Tandasnya.

(cr7/www.tribun-medan.com).