JAWABAN Gubernur Edy Rahmayadi soal Golkar yang Berang dan Imbau 'Jangan Urus Lagi Partai Kami'

Edi mengatakan, pihaknya mengkritik proyek tersebut karena tiga hal.

Yang pertama karena masa jabatan Gubsu Edy Rahmayadi yang akan berakhir tahun 2023. Sedangkan proyek multi years atau tahun jamak tidak boleh melampaui masa jabatan kepala daerah.

"Pertama adalah proyek itu tahun jamak, sementara masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumut saat ini akan berakhir pada September 2023. Tentu akan melampaui masa jabatan jika proyek itu baru akan dimulai," ujar Edi, Selasa (16/8/2022).

Kemudian, Edi menjelaskan kegiatan tahun jamak atau multi years menurut Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, adalah pekerjaan satu kesatuan yang menghasilkan satu hasil atau output.

"Kalau lokasi pekerjaan berada di 25 kabupaten/kota, itu namanya bukan kegiatan satu kesatuan yang menghasilkan satu keluaran," ucapnya.

Ia menyayangkan, Pemprovsu bersikukuh melanjutkan pelelangan meski cenderung melanggar peraturan yang ada. Alasannya, sudah berkonsultasi dengan KPK dan institusi lainnya. Kemudian, dalam dokumen lelang tercantum persyaratan bahwa adanya progres pekerjaan hingga 67 persen sampai akhir tahun 2022.

"Persyaratan ini tentunya membuat banyak peserta lelang angkat tangan untuk ikut. Mengingat persyaratan tersebut tidak akan terpenuhi, apalagi ada persyaratan jaminan ketersediaan keuangan sebesar Rp 1,48 triliun oleh rekanan," paparnya.

Sebelumnya, Dewan Pimpinan Daerah (PDP) Partai Golkar Sumatera Utara (Sumut) menyesalkan pernyataan Gubernur Sumut Edy Rahmayadi terkait proyek Rp 2,7 triliun untuk pembangunan jalan dan jembatan di Sumut.

Sekretaris Golkar Sumut, Dato' Ilhamsyah mengatakan pernyataan tersebut dilontarkan Edy saat rapat kerja teknis (rakernis) di Langkat bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 10 Agustus 2022 lalu.

"Terkait pernyataan gubernur ketika rakornis di Langkat kemarin. Kami mendapat laporan dari fraksi dan DPD Golkar Langkat. Pernyataannya menyatakan bahwa golkar tidak mendukung pembangunan di Sumatera Utara terkait proyek multi years," ujar Datok Ilhamsyah saat konferensi pers Partai Golkar di kantor Golkar Sumut Jalan Sudirman Medan, Senin (15/8/2022).

Menurut Datok, Gubernur Edy saat itu menanyakan siapa ketua DPRD di Langkat, dan itu adalah kader Partai Golkar.

"Lalu beliau mengatakan Partai Golkar lah yang tidak setuju pembangunan untuk rakyat. Kami tau di DPRD Sumut ada beberapa pimpinan yang tidak setuju proyek itu. Tapi kenapa harus partai Golkar. Rekan-rekan Golkar ini resah kenapa seorang pemimpin itu seperti itu bicaranya," katanya.

Datok Ilhamsyah pun meminta Edy untuk tidak lagi membawa-bawa nama Golkar dalam pernyataannya yang dinilai tendensius.

"Inikan sangat tendensius. Kami dari kader Golkar diajari untuk santun dan kami tahu diri jika kami itu diusung. Tahu diri, jadi kami berharap di sini bahwa apa yang dilakukan oleh beliau (Edy Rahmayadi) ke depan tak usah urus partai kami," ucapnya.

(cr14/tribun-medan.com)

(cr14/tribun-medan.com)