News Video
Gelar Aksi Serentak Tolak PT DPM, Kantor Bupati Dairi Digeruruk Massa Aksi
Massa aksi dari Aliansi Masyarakat Peduli Dairi melakukan aksi unjuk rasa di depan Kantor Bupati Dairi
Penulis: Alvi Syahrin Najib Suwitra | Editor: Fariz
TRIBUN-MEDAN.com, SIDIKALANG - Massa aksi dari Aliansi Masyarakat Peduli Dairi melakukan aksi unjuk rasa di depan Kantor Bupati Dairi, Rabu (24/8/2022).
Diketahui, aksi tersebut dilakukan secara serentak di 3 Kota besar lainnya yakni Jakarta dan Medan.
Massa aksi yang terdiri warga asli Dairi di beberapa kecamatan menolak kehadiran PT Dairi Prima Mineral (PT DPM) yang berlokasi di kampung halaman mereka.
Masa aksi juga membawa spanduk dan poster dengan berbagai tulisan yang intinya menolak tambang PT. DPM dan meminta Bupati Dairi untuk mencabut SK KLH (Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup) Nomor 731 Tahun 2005.
Selain itu, Massa aksi juga melakukan aksi tutup mulut dan tabur bunga sebagai bentuk rasa kekecewaan masyarakat dengan sikap Bupati Dairi yang dianggap tidak mendengarkan suara rakyat.
"Sudah berulang kali kami melakukan aksi demo menolak tambang PT. DPM, tetapi Bupati Dairi tidak pernah sekalipun menemui kami sebagai rakyatnya," Ujar kordinator aksi, Boy Hutagalung selaku divisi advokasi Petrasa.
Dirinya pun mengungkapkan, aksi unjuk rasa ini untuk menyampaikan laporan dari Ombudsman dan bank dunia dan sekaligus mendesak pemerintah khususnya KLHK untuk tidak memberi persetujuan lingkungan kepada PT. DPM.
Sementara itu, Tioman br Simangunsong mewakili masyarakat petani menyampaikan, penolakan terhadap tambang yang mereka lakukan, tujuannya untuk melindungi sumber air dan lahan pertanian di daerah mereka.
"Sumber air kami hanya satu, yaitu di daerah kawasan hutan Desa Sopokomil yang berjarak sekitar 200 meter dari rencana lokasi tambang," sebutnya.
Lanjutnya, seandainya nanti pertambangan itu beroperasi, maka sumber air minum akan rusak dan tercemar. Sehingga kehidupan warga seperti mencuci dan minum akan menjadi hilang.
"Padahal sumber air minum sekarang ini digunakan warga dari tujuh desa yang ada di Kecamatan Silima Pungga-pungga," terangnya.
Dirinya berharap kepada Pemerintah Dairi lebih memperhatikan kondisi masyarakat, dan mewanti - wanti akan terjadinya bencana alam yang lebih besar apabila kegiatan tambang tidak segera dihentikan.
"Dairi ini rawan longsor, banjir dan gempa dengan resiko tertinggi di dunia. Sehingga tidak cocok untuk daerah pertambangan," Tutupnya.
(cr7/www.tribun-medan.com).
