Gubernur Edy Sebut Inflasi Tinggi karena Permainan Tengkulak

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Gubernur Sumatra Utara Edy Rahmayadi menduga angka inflasi Sumut sebesar 5,65 persen per Juli 2022 disebabkan oleh adanya praktik tengkulak.

Terkait hal ini ia menyampaikan, seharusnya Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang menampung hasil panen petani agar tidak ada permainan harga oleh tengkulak.

"Inflasi ini disebabkan oleh pengepul seperti tengkulak, harusnya panen ditampung oleh BUMD biar tidak ada tengkulak lagi," tuturnya dalam acara Kick Off Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) Sumatra Utara, di Deliserdang, Rabu (31/8/2022).

Ia menyampaikan, komoditas cabai merah dan bawang merah merupakan salah satu faktor utama pembentukan inflasi di Sumut. Hal itu disebabkan karena menurunnya ketersediaan cabai merah walau pun tingkat panen yang tinggi di Sumut.

"Saya tidak percaya cabai merah dan bawang merah yang menyebabkan inflasi Sumatra Utara, ini pasti ada orang yang membuatnya, artinya kesalahan dari manusia," imbuhnya.

Baca juga: Langkah BI dan TPID Sumut Untuk Pengendalian Inflasi Pangan

Oleh karena itu, sebagai upaya menjaga momentum pemulihan ekonomi dan pengendalian inflasi melalui sinergi dan kolaborasi berbagai pihak di tingkat nasional mau pun tingkat daerah.

Edy Rahmayadi juga menyampaikan pentingnya penguatan sinergi dan komitmen dari seluruh stakeholder dalam rangka mendukung pelaksanaan program pengendalian inflasi di daerah.

Penguatan di sisi produksi perlu terus didorong melalui pembukaan klaster pangan baru di daerah sentra, mereplikasi inovasi dari klaster cabai merah integrated farming.

Selain itu, peningkatan produksi di sisi hulu bagi komoditas hortikultura lainnya akan terus dilakukan melalui berbagai pelatihan maupun bantuan saprodi, termasuk peningkatan akses terhadap teknologi dan ekonomi digital serta pembiayaan kepada para UMKM.

Ia juga mengapresiasi dan akan terus mendukung berbagai upaya pengendalian inflasi yang dilaksanakan bersama Bank Indonesia.

Bank Indonesia bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah Sumatra Utara dan pemangku kepentingan lainnya mengambil beberapa langkah dalam mengendalikan inflasi di Sumut.

Dari sisi supply telah dilakukan perluasan klaster komoditas hortikultura cabai merah dan bawang merah demi menjaga ketersediaan pangan. Kedua, pelaksanaan kerjasama antar daerah (KAD) untuk pemenuhan surplus/ defisit pangan di Sumatera Utara.

"Ini seperti pertukaran komoditas antar daerah di Sumut untuk saling melengkapi kekurangan dan kelebihan produksi pangan," terangnya.

Kemudian pemberian 77.000 bibit cabai merah kepada kelompok Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dan pesantren untuk meningkatkan produksi. Terakhir, pemaksimalan pemanfaatan digital farming melalui program sosial Bank Indonesia yang bekerjasama dengan kelompok tani dan kelompok usaha bersama.

Sinergi pemerintah dengan berbagai lembaga dan pemerintah daerah tersebut menjadi langkah penting dalam menjaga momentum keterjangkauan harga, ketersedian pasokan dan kelancaran distribusi.