Pemkab Langkat

Plt Bupati Syah Afandin Ingin Penurunan Angka Stunting Segera Tercapai di Kabupaten Langkat

Ia menginginkan semua pihak terus berkoordinasi secara baik pada penanganan stunting.

Editor: Satia
Dok. Pemkab Langkat
Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Langkat H Syah Afandin SH membuka acara kordinasi dan konsolidasi stunting Kabupaten Langkat, di Hotel Grand Stabat, Rabu (7/9/2022).  

TRIBUN-MEDAN.COM, STABAT - Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Langkat H Syah Afandin SH membuka acara kordinasi dan konsolidasi stunting Kabupaten Langkat, di Hotel Grand Stabat, Rabu (7/9/2022). 

Ia menginginkan semua pihak terus berkoordinasi secara baik pada penanganan stunting.

Kepada tim percepatan stunting yang terdiri dari beberapa leading sektor seperti Dinas Kesehatan, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPKBPPA) dan lainnya.

Termasuk beberapa Camat hingga ditingkat Desa/Kelurahan harus meningkatkan upaya penanganan stunting secara serius dan penuh tanggungjawab. 

Afandin menjelaskan bahwa pemerintah pusat menargetkan penurunan angka stunting di Langkat harus mencapai, di Tahun 2022 sebesar 27,64 persen. 

Kemudian, di Tahun 2023 sebesar 23,25 persen dan Tahun 2024 Sebesar 18,79 persen. 

Jadi kata Afandin dengan sisa waktu tiga bulan ditahun 2022 harus dapat mencapai target tersebut. 

Sebab Langkat memiliki 732 tim pendamping keluarga atau 2.196 orang yang terdiri dari bidan, perawat, kader PKK dan kader KB yang melaksanakan pendampingan kepada keluarga beresiko stunting. 

"Saya yakin ini tercapai, semua harus bekerja sama dan serius. Percepatan penurunan angka stunting di Langkat telah memberikan surat keputusan kepada tim percepatan penurunan stunting mulai dari tingkat Kabupaten, Kecamatan serta Desa dan Kelurahan yang bertugas mengkoordinasikan dan mengevaluasi penyelenggaraan percepatan penurunan stunting," jelasnya. 

Kepala Bapeda Hj Rina Wahyuni Marpaung SSTP MAP menyampaikan, dalam melaksanakan penurunan stunting ada delapan aksi yang harus dilaksanakan, yakni Rencana Kegiatan, Rembuk Stunting, Peraturan Bupati atau walikota tentang peran desa/kelurahan, Pembinaan KPM, Sistem management data, Pengukuran dan publikasi stunting, Riviu kinerja tahunan dan Analisis situasi.

*

Sumber: Tribun Medan
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved