Demo Tolak Kenaikan Harga BBM di Kantor Gubernur Sumut, Ketum FUI Sebut Ini Bukan Kebijakan Negara

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Ratusan massa aksi yang tergabung dalam Forum Umat Islam (FUI) menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Gubernur Sumut, Jalan Pangeran Diponegoro Medan, Senin (12/9/2022).

Dalam kesempatan tersebut, Ketua Umum Forum Umat Islam, Indra Suheri menyebut keputusan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bukan kebijakan yang diambil murni oleh negara. Melainkan kebijakan para elite dan pemegang modal.

"Keputusan menaikkan harga BBM ini sangat tidak cerdas. Ini bukan kebijakan negara, tapi memang negara mau tidak mau menandatangani karena kelompok-kelompok elite tertentu  yang di belakangnya yang dipastikan adalah pemasok modal," ujar Indra.

Dikatakannya, besaran penggunaan dana dalam APBN untuk BBM subsidi tidak begitu besar jika dibandingkan dengan yang lain.

"Padahal di APBN kita itu alokasi untuk subsidi BBM tidak lebih dari Rp 60 triliun. Di antara Rp 502 triliun di APBN, tapi malah dikambinghitamkan. Subsidi adalah hak konstitusional, maka keputusan ini memaksa rakyat menderita di tengah kelompok elite yang hidup bergelimang harta dan pembiaran korupsi untuk menggerogoti uang negara," katanya.

Indra mengatakan, pihaknya juga menilai kenaikan harga BBM akan memperparah laju inflasi. Di mana daya beli masyarakat akan berkurang drastis.

"Bagaimana tambah menderitanya rakyat seolah-olah mau dimatikan pelan-pelan masyarakat Indonesia ini," ucapnya.

Massa aksi FUI, kata Indra akan terus melakukan unjuk rasa serupa jika belum terlihat niat baik pemerintah untuk membatalkan kenaikan harga BBM.

"Kalau memang suasananya seperti ini nampaknya belum ada tanda-tanda pikiran cerdas yang datang dari pengambil kebijakan ini di internal kami sudah mengagendakan ini demo akan terus berjalan. Kami tidak ada niat untuk mengganggu kondusivitas tapi ini adalah hak konstitusional  yang harus kami perjuangkan karena rakyat sudah tak tahan lagi dengan kebijakan segelintir orang di negeri ini," katanya.

Proyek IKN Bukan Prioritas

Dalam tuntutannya, massa FUI juga meminta pemerintah fokus pada program prioritas yang berdampak pada masyarakat.

"Kami melihat tidak adanya skala prioritas untuk negeri ini. Ibu Kota Nusantara (IKN) itu anggaran begitu banyak luar biasa ke sana, begitu juga infrastruktur, padahal itu adalah kepentingan bisnis. Sementara yang menyentuh hajat hidup orang banyak yang memiliki payung hukum di UUD 1945 tidak dipikirkan," katanya.

Ia meminta pemerintah untuk tidam mengabaikan aspirasi masyarakat yang berarti penghianatan terhadap demokrasi.

"Memang demokrasi telah dimatikan secara sengaja dan sistematis oleh kelompok elite pengambil kebijakan, bahasanya (pemerintah) terus mengundang kebaikan dan janji, tapi sampai kapanpun itu tidak akan pernah ditepati," tuturnya.

(cr14/www.tribun-medan.com).