Heboh Hacker Bjorka Dibahas di DPR hingga Arteria Dahlan Meradang Info Data Kuasa Hukum Brigadir J

TRIBUN-MEDAN.com - Heboh haker Bjorka yang klaim bobol informasi rahasia negara dibahas di DPR.

Seperti diberitakan, haker Bjorka juga menyebut berhasil membobol data Presiden Jokowi, Data BIN, Ketua DPR Puan Maharani.

Data Erick Thohir, hingga Menkominfo Johnny G Plate juga dibongkar.

Bahkan disebut data Denny Siregar hingga lainnya.

Baca juga: Dokter Bocorkan Keanehan Bagian Tubuh Raja Charles III, Jarinya Membesar Disebut Jari Sosis

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Syamsurizal sempat menyinggung hebohnya hacker Bjorka membongkar data yang diduga milik lembaga negara bahkan data Presiden RI.

Hal ini disinggung dalam rapat dengar pendapat (RDP), di Komisi II DPR RI bersama KPU, Bawaslu dan DKPP, Senin (12/9/2022).

Syamsurizal pun khawatir apa yang dilakukan Bjorka membuat penyelenggaraan pemilu 2024 menjadi tercela.

"Persoalan data presiden pun dibongkar kelompok Bjorka. Kita khawatir ini menjadi semacam alat yang membuat hasil penyelenggaraan pemilu kita tercela," terang Syamsurizal dalam rapat.

Ia kemudian mengungkit persoalan hacker yang terjadi pada pemilu 2014 silam, di mana sebanyak 250 hacker China mencemari pelaksanaan pemilu di Indonesia.

Menurutnya, terlepas benar atau tidak soal data yang dibongkar, aksi hacker tersebut telah mencemari penyelenggaraan pemilu pada waktu itu.

"Seperti yang terjadi pada 2014 lalu ada 250 hacker China yang dikatakan apakah hoaks atau benar, ini sempat mencemari penyelenggaraan pemilu kita," terangnya.

Syamsurizal pun menyinggung hacker Bjorka yang disebut sudah membongkar data pribadi Erick Thohir, hingga Menkominfo Johnny G Plate.

Berkenaan dengan itu, menurutnya pengalaman hacker di tahun 2014 dan hebohnya Bjorka membongkar data kementerian/lembaga belakangan ini perlu dijadikan acuan menyusun dan mengemas regulasi.

Baca juga: 5 Hal Penting Rekomendasi Komnas HAM pada Jokowi terkait Kasus Brigadir J

Ia mengatakan hal ini patut dicemaskan sebagai pembelajaran dan penyempurnaan perlindungan data ke depan, khususnya terkait kepemiluan.

"Ini patut diantisipasi sejauh mana kita siapkan pengamanannya," ujarnya.