Heboh Hacker Bjorka Dibahas di DPR hingga Arteria Dahlan Meradang Info Data Kuasa Hukum Brigadir J

"BSSN juga telah melakukan koordinasi dengan penegak hukum, antara lain dengan Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri untuk mengambil langkah-langkah penegakan hukum," kata Ariandi.

Dia melanjutkan, BSSN sudah menelusuri beberapa dugaan insiden kebocoran data yang terjadi, serta melakukan validasi terhadap data-data yang dipublikasikan.

Selain itu, BSSN telah melakukan koordinasi dengan setiap penyelenggara sistem elektronik yang diduga mengalami insiden kebocoran data.

"Termasuk dengan penyelenggara sistem elektronik di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara," lanjut Ariandi.

"BSSN bersama dengan PSE terkait telah dan sedang melakukan upaya-upaya mitigasi cepat untuk memperkuat sistem keamanan siber guna mencegah risiko yang lebih besar pada beberapa PSE tersebut," tegas dia.

Ariandi menjelaskan, keamanan siber merupakan tanggung jawab bersama. Untuk itu, BSSN memberikan dukungan teknis dan meminta seluruh penyelenggara sistem elekronik tuntuk memastikan keamanan sistem elektronik di lingkungan masing-masing sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

"Yang menyatakan bahwa 'Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik harus menyelenggarakan Sistem Elektronik secara andal dan aman serta bertanggung jawab terhadap beroperasinya Sistem Elektronik sebagaimana mestinya'," tambah Ariandi.

Diberitakan sebelumnya, hacker Bjorka mengunggah sejumlah dokumen yang diklaim merupakan milik Presiden Jokowi. Dokumen-dokumen periode 2018-2021 itu diunggah di situs breached.to.

Dilansir dari laman situs tersebut pada Sabtu, salah satu dokumen yang diunggah berasal dari Badan Intelijen Negara (BIN) untuk Presiden Jokowi "Berisi transaksi surat tahun 2019 - 2021 serta dokumen yang dikirimkan kepada Presiden termasuk kumpulan surat yang dikirim oleh Badan Intelijen Negara yang diberi label rahasia," demikian yang tertulis di dalam situs.

Selain itu dalam unggahannya, hacker Bjorka menjelaskan telah mengunggah total 679.180 dokumen berukuran 40 megabyte (MB) dalam bentuk data terkompres. Sejumlah contoh dokumen juga dicantumkan dalam unggahan yang diberi judul. Antara lain, "Permohonan Dukungan Sarana dan Prasarana", "Surat Rahasia kepada Presiden dalam amplop tertutup" dan "Gladi Bersih dan Pelaksanaan Upacara Bendera pada Peringatan HUT ke-74 Proklamasi Kemerdekaan RI Tahun 2019".

Menanggapi peristiwa ini, Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres) Heru Budi Hartono memastikan, tidak ada satu pun dokumen surat menyurat Presiden Joko Widodo yang diretas. "Tidak ada data isi surat-surat apapun yang kena hack," tegas Heru saat dikonfirmasi, Sabtu (10/9/2022).

Meski demikian, ia menegaskan, segala tindakan peretasan merupakan perbuatan melanggar hukum. Dia pun meyakini bahwa aparat penegak hukum segera menyelesaikan persoalan ini. "Saya rasa penegak hukum akan melakukan tindakan hukum. Nanti akan ada pernyataan resmi pejabat terkait," tambah dia.

Data Nama Intel Badan Intelijen Negara Diduga Bocor, Ini Kata BIN

Sebelumnya, dugaan kebocoran data milik Badan Intelijen Negara (BIN) viral di media sosial. Data yang diduga bocor itu berisi daftar nama intel BIN.

Informasi tersebut diunggah oleh akun ini dalam media sosial Twitter. Data itu diduga dibocorkan oleh hacker dengan nama Strovian pada Rabu (7/9/2022).

"STUPID INTELLIGENCE," demikian Strovian menulis judul unggahan tersebut.

Dia menunjukkan soft copy dokumen dengan judul yang terpotong. Dokumen tersebut berisi data nama dan tempat tanggal lahir, pangkat, hingga jabatan yang bersangkutan.

Hingga Jumat (9/9/2022), unggahan tersebut telah mendapat beragam respons dari warganet. Bahkan lebih dari 600 akun telah meninggalkan komentar di postingan tersebut. Adapun 17.000 warganet telah menyukai unggahan tersebut dan 3.531 lainnya membagikan postingan itu.

Lalu, bagaimana penjelasan dari BIN mengenai hal ini?

 Juru Bicara BIN Wawan Hari Purwanto mengatakan bahwa kabar bocornya data intel milik BIN yang viral di media sosial adalah tidak benar. "Hoax itu," ujar Wawan, saat dikonfirmasi, Jumat (9/9/2022).

Ia menjelaskan bahwa hingga saat ini seluruh data milik BIN dipastikan aman. Bahkan, data yang terdiri nama-nama intel BIN juga terenkripsi dengan baik. "Data BIN aman, terenkripsi, dan semua data pakai samaran. Jadi data BIN tidak bocor," tandas Wawan.

Bukan kali pertama Sebelumnya, kebocoran data milik BIN juga pernah viral di media sosial. Dikutip dari Kompas.com (21/8/2022), informasi tersebut diunggah oleh @Vidyanbanizian pada Minggu (21/8/2022).

"Sekarang BIN yang kena. yes, our intelligence unit lmao. isinya agen, data diri, proyek2 juga wowjwijwiwkwowwiwkowkwowkwok lets goooooooooooooooooo negara open source," tulis dia.

Adapun hacker yang saat itu diduga membocorkan data milik BIN adalah sama, yakni Strovian.

Menurutnya, kebocoran data BIN yang diketahui oknum tertentu ini terjadi pada April 2022.

Saat itu, oknum mengaku itu bisa melihat lebih dari 180 file atau dokumen mulai dari laporan, strategi bisnis, daftar nama agen, hingga data-data lainnya.

Kominfo Minta Hacker Jangan "Nyerang", Anggota DPR Ibaratkan Indonesia Tanpa Polisi, Cukup Bilang "Maling Jangan Nyolong"

Di sisi lain, Anggota Komisi I DPR Fraksi Golkar Dave Laksono menyinggung pesan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) kepada hacker (peretas) agar tidak melakukan penyerangan siber lagi di Indonesia.

Dave mengatakan, hacker tidak akan berhenti beraksi hanya dengan diminta untuk setop. "Hacker itu ya, Pak (Menkominfo Johnny G Plate), tidak cukup kalau hanya diminta jangan, stop hacking Pak, gitu ya," ujar Dave di ruang rapat Komisi I DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (7/9/2022).

Dave menjelaskan, harus ada otoritas yang jelas mengenai tanggung jawab keamanan data. Selain itu, pemerintah juga harus memiliki kemampuan tinggi untuk menjaga pusat data nasional. "Kalau misalnya bisa begitu (minta hacker setop menyerang), ya mungkin kita enggak perlu polisi sama TNI lagi," tuturnya.

"Kita cukup bilang, 'maling jangan nyolong', 'negara lain jangan serbu', gitu. Enggak akan ada kejadian Rusia sama Ukraina gitu," sambung Dave.

Untuk itu, Dave meminta Plate agar Kominfo meningkatkan kemampuan mereka. Pasalnya, Kominfo sudah mendapatkan anggaran yang besar dalam beberapa tahun terakhir. "Tahun depan juga akan ada tambahan besar. Lalu juga ada permintaan yang juga lebih besar. Nah, apakah dana yang besar ini dapat dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan kemampuan meningkatkan SDM," imbuhnya.

Pekan lalu, anggota forum online Breached Forums dengan username "Bjorka" mengekspos dan menjual data yang berisi 1,3 miliar nomor HP dan nomor KTP yang disebut milik masyarakat Indonesia. Namun, pihak-pihak Ring 1 alias stakeholder utama dalam masalah ini, seperti Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), serta operator seluler sudah membantah adanya kebocoran data tersebut.

Yang paling baru, pihak Kominfo menitip pesan kepada hacker (peretas) agar tidak melakukan serangan siber di Indonesia. Hal itu disampaikan Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika (Ditjen Aptika) Kominfo, Semuel Abrijani ketika melakukan konferensi pers di Gedung Kominfo, Jakarta Pusat, pada Senin (5/9/2022).

"(Pesan untuk hacker) ya kalau bisa jangan nyerang lah. Karena tiap kali kebocoran data yang dirugikan ya masyarakat, kan itu perbuatan illegal access," jawab pria yang akrab disapa Semmy itu saat ditanya wartawan mengenai pesan yang ingin disampaikan ke hacker, sebagaimana dikutip dari KompasTV, Selasa (6/9/2022).

Semmy menjelaskan, pihak yang paling dirugikan setiap terjadinya insiden kebocoran data adalah masyarakat. Pasalnya, kalau peretas mencuri data dan membocorkannya, berarti peretas menyerang masyarakat. "Kalau mau menyerang, pakai cara yang lain dong. Jangan sampai menyebarkan data masyarakat," kata Semmy.

(*/tribun-medan.com/tribunnews.com/kompas.tv/  Kompas.com