Hapus Kemiskinan Ekstrem melaui Regsosek, BPS Sumut Lakukan Pendataan

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Sumut Nurul Hasanuddin mengatakan, ada dua kegiatan besar BPS Sumut yang saat ini sedang berjalan yaitu terkait pendataan yang baik untuk registrasi sosial ekonomi (Regsosek).

Hal tersebut disampaikannya saat membuka acara kegiatan workshop wartawan dengan tema "Peningkatan Literasi Statistik bagi Insan Pers dan Ekspose Data Sosial Ekonomi Sumatra Utara" yang bertempat di Prime Plaza Hotel Kualanamu, Senin (17/10/2022).

Pada sambutannya, Nurul mengatakan, yang menjadi dasar pelaksanaan Regsosek ialah adanya arahan dari pemerintah Indonesia. BPS ditugaskan oleh Pemerintah melalui Menteri PPN/Kepala Bappenas untuk melakukan pendataan awal Regsosek mulai awal tahun 2022.

Baca juga: BPS Sebut Sektor Pertanian Masih Jadi Penopang Perekonomian di Sumut

Kemudian, sejalan dengan instruksi Presiden nomor 4 tahun 2022, BPS ditugaskan untuk melakukan pendataan penduduk miskin ekstrem dengan menggunakan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) sebagai data dasar.

"Regsosek ini berdasarkan arahan dari pemerintah bahwa reformasi program perlindungan sosial diarahkan pada perbaikan basis data penerima melalui pembangunan data registrasi sosial ekonomi (Regsosek) serta percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem," ucapnya.

Pengumpulan data tersebut telah berlangsung sejak 15 Oktober hingga 14 November 2022, dan pengolahan data akan dilaksanakan pada tahun 2023.

"Untuk itu kita ingin masyarakat menerima petugas BPS secara baik dan memberikan data yang jalur di Medan mau pun seluruh Provinsi Sumut untuk menerima petugas BPS," ujarnya, Senin (17/10).

Pada kesempatan ini Nurul juga menyampaikan bagaimana persiapan Sensus Pertanian 2023, dimana sektor pertanian merupakan daya tahan sebuah bangsa dalam menghadapi krisis dan merespon perubahan.

Oleh karena itu dia menegaskan bahwa data Sensus Pertanian menjadi bahan baku yang kuat jika hal ini bisa dibangun dengan cara menyeluruh dan data ini menjadi kekuatan keberlanjutan data tahan kedaulatan pangan di Indonesia.

Ada pun yang menjadi faktor pendukung terhadap kebijakan strategis pemerintah diantaranya reformasi penyaluran subsidi pupuk melalui perbaikan data targeting, Perbaikan tata kelola basis data pertanian, Pengendalian laju konversi lahan pertanian khususnya sawah.

Kemudian rekrutmen petani milenial, kedaulatan pangan, peningkatan kesejahteraan masyarakat petani kawasan hutan dan modernisasi sektor pertanian melalui digitalisasi pertanian.

Dia berharap, informasi mengenai pendataan yang disampaikan oleh BPS juga akan tersampaikan kepada masyarakat.

"Infomasi ini jangan hanya sampai kepada teman-teman wartawan saja tetapi juga harus sampai kepada masyarakat dan juga generasi muda," tutupnya.

Pentingnya Literasi Statistik

Kepala BPS Sumut Nurul Hasanudin menyampaikan apresiasinya terhadap wartawan yang ikut menyebarkan informasi mengenai kegiatan serta data-data dari BPS. Dia mengatakan, literasi statistik penting dipahami oleh masyarakat untuk kemajuan bangsa.