Berita Medan
Rapat Paripurna Bahas Pemandangan Umum Fraksi Tentang RAPBD 2023, Kehadiran Anggota DPRD Medan Minim
Rapat paripurna dengan agenda Pemandangan Umum Fraksi DPRD Medan tentang R-APBD 2023 pada Senin (17/10/2022) minim dihadiri anggota dewan.
Penulis: Anisa Rahmadani |
lihat foto
TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Rapat paripurna dengan agenda Pemandangan Umum Fraksi DPRD Medan tentang Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (R-APBD) 2023 pada Senin (17/10/2022) minim dihadiri anggota dewan.
Dari amatan Tribun Medan, saat rapat dimulai banyak kursi dewan yang kosong.
Jumlah anggota DPRD Medan yang hadir tidak lewat dari 10 orang saja.
Baca juga: DPRD Medan Terima Banyak Keluhan Masyarakat Saat Reses, Ini Instruksi Bobby Nasution ke OPD Pemko
Dari dua baris bangku anggota DPRD Medan di Ruang Paripurna, pada baris pertama hanya terisi oleh 2 orang anggota dewan. Sementara di baris kedua, hanya terisi tujuh orang saja.
Belum diketahui pasti apa penyebab banyaknya bangku kosong dalam rapat paripurna kali ini.
Sementara, Wali Kota Medan, Bobby Nasution pun juga tak tampak hadir di ruang rapat Paripurna DPRD Medan.
Dalam rapat kali ini hanya dihadiri oleh Wakil Wali Kota Medan Aulia Rachman, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Medan.
Rapat tersebut turut dipimpin Ketua dan Wakil DPRD Medan.
Untuk diketahui, rapat paripurna kali ini pun membahas terkait Pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kota Medan terhadap nota pengantar kepala daerah atas Ranperda Kota Medan tentang R-APBD tahun anggaran 2023.
Dimana seluruh fraksi DPRD Medan harus menyampaikan pendapatnya terkait R-APBD tersebut.
Namun sejauh ini terkait R-APBD tahun 2023 seluruh fraksi menyampaikan menyepakati terkait R-APBD yang di minta oleh Wali Kota Medan.
Beberapa fraksi DPRD Medan meminta agar kiranya setelah di sahkan R-APBD, Pemko Medan harus segera mencapai target yang telah ditetapkan.
Mereka juga mengkritik bahwa banyaknya program Wali Kota Medan belum terealisasi dengan baik.
Misalnya dari fraksi DPRD Hanura PSI dan PPP, Erwin Siahaan menyatakan bahwa pendapatan daerah hingga saat ini belum mencapai target.
"Makanya kami minta agar kiranya dirancangnya anggaran pendapatan untuk kiranya dikejar pencapaian targetnya," jelas anggota fraksi Hanura, PSI, dan PPP.
