Dirut PT Waskita Karya Bantah Persoalan Dana Jadi Penyebab Proyek Rp 2,7 T Baru Berjalan 5 Persen

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Direktur Utama PT Waskita Karya, Destiawan Soewardjono membantah persoalan dana menjadi penyebab terhambatnya proyek pembangunan jalan dan jembatan senilai Rp 2,7 triliun yang merupakan program Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara. 

Destiawan mengatakan PT Waskita Karya mendapatkan Penyertaan Modal Negara (PMN) untuk melaksanakan proyek pembangunan.

Baca juga: DPRD Sumut Kaget Realisasi Proyek Jalan dan Jembatan Senilai Rp 2,7 Triliun Baru Selesai 5 Persen

"Tahun ini pemerintah mendukung Waskita dan memberikan dana PMN Rp 3 Triliun. Kami akan melakukan trend issue untuk mendapatkan dana publik sebesar Rp 1 triliun. Jadi ada 4 triliun. Itu bisa kami gunakan untuk aktivitas seluruh proyek Waskita. Jadi khusus untuk proyek ini uang muka kami pakai untuk proyek ini," ujar Destiawan, usai melakukan rapat dengan Gubernur Sumut Edy Rahmayadi, di kantor Gubernur Sumut, Selasa (8/11/2022).

Dikatakannya, kabar yang telah menyebar terkait permasalahan PT Waskita Karya tak punya cukup dana tidak benar.

"Mungkin apa yang disampaikan itu adalah waskita ini perlu cashflow. Karena kami akibat pandemi covid di tahun 2020 kondisi cashflow kami mengalami defisit. Tapi kami melakukan program penyehatan yang sekarang ini sudah on the track. Makanya pemerintah support. Kalau tidak on the track kami enggak akan dapat dana PMN," katanya.

Destiawan mengaku optimistis pada akhir 2022, pengerjaan proyek 2,7 triliun bisa selesai hingga 33 persen.

"Sampai akhir Desember 2022 pemprov menargetkan 33 persen. Insyaallah akan tercapai. Dan kami berjanji dengan pak gubernur mudah-mudahan bisa lebih dari 33 persen," ucapnya. 

Ia mengaku, kendala yang dialami PT Waskita Karya dalam pengerjaan proyek ini adalah terkait desain yang prosesnya sedikit lambat.

"Memang membuat desain ini yang prosesnya agak lambat, tapi ini prosesnya sudah 90 persen. Jadi kami tinggal ngebut saja ini," katanya.

Sebelumnya, Gubernur Sumatera Utara (Gubsu), Edy Rahmayadi angkat bicara terkait proyek pembangun infrastruktur jalan dan jembatan dengan metode multi years biaya Rp 2,7 triliun yang masih terlaksana 5 persen. 

Mantan Pangkostrad itu memastikan, bahwa proyek tersebut sedang berjalan dan tidak terancam gagal seperti yang disebutkan Komisi D DPRD Sumut. Edy juga meminta agar proyek tersebut tidak dipolitisir. 

"Jadi begini, urusanya pemprov dengan proyek itukan dituntaskan yang namanya tender, tender itu mutlak ya, itulah kepastian yang menang waskita, berarti ditentukanlah ranah hukumnya progres tahun 2022 adalah 33 persen," kata Edy di Rumah Dinas, Sabtu (5/11/2022).

"Pemprov gak mau tau, mau dia gak punya uang, mau apa tak ada urusan, karna pemprov tak rugi, pemprov tak bayar, pemprov ini membayar setelah barang itu jadi," sambungnya. 

Edy menyebutkan, keterlambatan pembangunan yang terjadi itu menjadi tanggung jawab penuh PT Waskita Karya sebagai pemenang tender.

Dia menegaskan, begitu tanggal 31 Desember 2022, maka target 33 persen itu harus tercapai.