Bangunan Roboh

Soal Bangunan Kejari Medan Roboh, Pengamat Minta Dinas PKP2R dan Kontraktor Diperiksa

Pengamat mendesak agar Dinas PKP2R dan kontraktor yang mengerjakan bangunan Kejari Medan diperiksa

Editor: Array A Argus
TRIBUN MEDAN/EDWARD GILBERT MUNTHE
Bangunan baru Kejari Medan roboh setelah selesai dibangun 

TRIBUN-MEDAN.COM,MEDAN- Pengamat Anggaran dan Kebijakan Publik Kota Medan, Siska Barimbing mendesak agar Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang (PKP2R) Pemko Medan dan kontraktor yang mengerjakan bangunan Kejari Medan diperiksa.

Sebab, bagaimana mungkin, bangunan baru senilai Rp 2,4 miliar di Kejari Medan itu bisa roboh.

Padahal, jarak pembangunan hanya beberapa bulan saja.

Menurut informasi, bahwa kontraktor yang mengerjakan proyek bangunan roboh Kejari Medan itu adalah CV Yogi Lestari.

Kuat dugaan, pembangunannya terkesan asal-asalan, sehingga roboh begitu saja. 

Baca juga: Bangunan Baru Kejari Medan Roboh, Wakil Ketua DPRD Minta Pemegang Proyek Diproses Hukum

"Yang tetap mengelola itu Perkim Medan, kalau mau ditanya itu sama Perkim nya," kata Siska, rabu (16/11/2022). 

Menurutnya, setelah bangunan itu roboh dan ambruk, Wali Kota Medan, Bobby Nasution lantas meminta pengembalian dana 50 persen.

Seharusnya, kata Siska, PKP2R bisa lebih mempertanggungjawabkan dan memberikan informasi kepada publik soal perjanjian dengan pemenang tender.

"Jadi enggak serta merta kembalikan 50 persen, lihat dulu perjanjiannya itu. Makanya perlu adanya keterbukaan Perkim selaku pihak yang mengadakan tendernya," ujarnya.

Ditambahkan Siska, seharusnya sebelum proyek tersebut berjalan pihak Pemko Medan khususnya PKP2R memberitahu kepada publik siapa pemenang tender proyek miliaran tersebut.

Baca juga: Bangunan Baru Bernilai Rp 2,4 Miliar Ambruk, Pejabat Kejari Medan Tiarap tak Mau Bicara

"Siapa sih pemenang tendernya, PT nya. Dibuka itu perjanjiannya, seharusnya mereka memberikan garansi dalam perjanjian tender mereka," ungkapnya.

"Kalau dalam tempo sekian hari bangunan itu rusak, harus mereka jamin, mengenai kualitasnya kalau terjadi kerusakan,' tambahnya lagi.

Baginya, keterbukaan kepada publik tentang proyek miliaran yang menggunakan APBD itu harusnya transparan kepada masyarakat.

"Mereka nggak boleh menutup informasi, masyarakat berhak tau karena itu menggunakan uang rakyat, APBD Kota Medan, itukan uang rakyat jadi harus dipertanggungjawabkan," ucapnya.

Halaman
1234
Sumber: Tribun Medan
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved