Gelar RDP dengan Keluarga Iwan Nasib, Begni Kata Wakil Ketua DPRD Sumut

Lebih lanjut, ia mengungkapkan terkait kasus dugaan penembakan yang dilakukan oleh personel Polres Pelabuhan Belawan ini.

Pihaknya juga telah mengirimkan surat kepada sejumlah pihak terkait, seperti DPR RI, Komnas HAM dan juga LPSK .

"Kita minta di audiensi dulu untuk mendengarkan keluhan kita, diduga yang terjadi ini merupakan pelanggaran HAM. Apa yang terjadi masalah kode etik dalam penegakan hukum di kepolisian sendiri," ungkapnya.

Ia juga akan meminta kepada LPSK, untuk memberikan perlindungan kepada keluarga korban.

Sebab, saat ini pihaknya keluarga takut akan adanya intimidasi yang dilakukan oleh pihak kepolisian.

Sementara itu, tim kuasa hukum dari LBH Cakra Keadilan, Sumerson Giawa juga mengungkapkan kekecewaannya kepada pihak kepolisian.

Pasalnya, hingga saat ini laporan penanganan kasus tersebut seperti jalan ditempat.

"Sampai sekarang oknumnya belum tersentuh sama sekali, makanya ada beberapa poin yang mau kita sampaikan pada siang hari ini ke DPRD," bebernya.

Saat RDP bersama dengan DPRD Sumut, pihaknya menyampaikan beberapa kejanggalan dalam kasus tersebut.

"Ada fakta-fakta kejanggalan di lapangan, mulai dari SOP nya ketika di lakukan penangkapan, tidak disertai surat perintah penangkapan," ucapnya.

"Kemudian tidak berpakaian dinas, berarti bukan maksud melakukan penggerebekan ataupun penangkapan terhadap terduga tersangka narkoba," sambungnya.

Ia menjelaskan, seluruh fakta yang ditemukan pihaknya di lapangan semuanya telah disampaikan saat RDP berlangsung.

Sumerson juga menuding, bahwa oknum yang diduga menjadi pelaku penembakan terhadap korban dilindungi oleh institusi kepolisian.

"Sudah kita sampaikan itu yang menjadi dasarnya kita mengadu, bahwa Kapolres Pelabuhan Belawan, Kasat Narkoba melindungi oknum," katanya.

"Dibuktikan dengan tak tersentuh nya yang namanya pelaku penembakan Rudi Simamora, sampai saat ini" tambahnya.