Soal Banjir, Edy Rahmayadi Cuma Minta Warga Waspada, Belum Ada Langkah Konkretnya

TRIBUN-MEDAN.COM, MEDAN - Gubernur Sumatera Utara (Gubsu), Edy Rahmayadi belum ada mengambil langkah konkret terkait penanganan banjir di Sumut.

Edy Rahmayadi memang sempat mewacanakan pencabutan sertifikat rumah di pinggir sungai.

Namun wacana ini baru sebatas cakap-cakap, dan belum terealisasi.

Dalam menghadapi masalah banjir ini, Edy pun cuma meminta warga untuk hati-hati dan waspada.

Baca juga: Gubernur Sumut Edy Rahmayadi Pastikan BPN Cabut Sertifikat Rumah Mewah di Pinggir Sungai

Edy bilang, warga sebaiknya selalu melihat informasi resmi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) terkait cuaca setiap harinya.

“Saya tiap tahun mengeluarkan peringatan kewaspadaan dini, dasarnya adalah BMKG. Tapi bukan itu solusinya, tak bisa hanya rakyat itu disuruh waspada saja tanpa kita tidak mencarikan solusinya,” ujar Edy, Kamis (24/11/22).

Permasalahan bencana alam ini, menurut Edy, harus diselesaikan dengan solusi.

Namun, ia juga tetap mengingatkan masyarakat secara tertulis melalui berbagai bentuk.

Baca juga: Tembok SMAN 20 Bagan Deli dan SMA Hang Tuah Belawan Roboh Akibat Banjir Rob

“Saya sampaikan kepada rakyat tetap kita carikan solusi dalam mengatasi bencana alam. Tapi tetap waspada,” tambahnya.

Seperti diketahui, curah hujan dengan intensitas tinggi yang terjadi di Sumatera Utara (Sumut) menyebabkan banjir dan tanah longsor di 17 kabupaten/kota. Kondisi ini sudah mulai terjadi sejak awal November sampai, Senin (21/11/22).

Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sumut, ada 17 kabupaten/kota yang terkena bencana banjir dan tanah longsor.

Baca juga: Gubernur Edy Rahmayadi Pastikan BPN Cabut Sertifikat Rumah Mewah di Pinggir Sungai

Ke-17 daerah tersebut yaitu Kabupaten Asahan, Batubara, Deliserdang, Labuhanbatu, Langkat, Nias Barat, Nias, Padanglawas Utara, Pakpak Bharat, Serdangbedagai, Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, Nias Utara, Kota Sibolga, Tebingtinggi, Tanjungbalai dan Medan.

“Bencana banjir dan tanah longsor sudah mulai terjadi sejak akhir Oktober, Kabupaten Asahan sejak 30 Oktober dan sampai saat ini masih berlangsung, terakhir di Medan dimulai hari Sabtu tanggal 19 yang dampaknya cukup luas,” kata Kepala BPBD Sumut Abdul Haris Lubis.

Walau begitu mayoritas bencana banjir dan longsor di Sumut telah selesai, setelah berbagai upaya yang dilakukan pemerintah. Daerah yang sampai saat yang masih berlanjut antara lain Kabupaten Asahan, Batubara dan Langkat.

Baca juga: Wali Kota Bobby Minta Dinas BPBD Medan Dirikan Posko Darurat di Seluruh Kecamatan Yang Rawan Banjir

Di Kabupaten Asahan, menurut data BPBD Sumut, ada 18 kecamatan terdampak dan 2.384 rumah yang terendam banjir, 7.991 jiwa, 15 rumah ibadah, 16 sekolah dan dua tanggul rusak.

Di Kabupaten Batubara ada empat kecamatan yang terdampak, 895 KK dan satu tanggul rusak.

Sedangkan di Kota Medan kurang lebih sembilan kecamatan terendam banjir sejak 19 November dengan ketinggian rata-rata 30-50 cm.(cr14/tribun-medan.com)