PPP dan PKS Sumut Kompak Tolak Usulan Sistem Proporsional Tertutup Pada Pemilu 2024

TRIBUN-MEDAN.COM, MEDAN - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Sumatra Utara (Sumut) dan Partai Keadlian Sejahtera (PKS) Sumut kompak menolak usulan perubahan sistem pemilu legislatif kepada sistem proporsional tertutup.

Di mana pada sistem proporsional tertutup rakyat tak lagi memilih langsung calon legislatif, melainkan hanya memilih partai.

Ketua DPW PPP Sumut, Jafaruddin Harahap mengatakan selama hampir 50 tahun berdiri, PPP sudah mengikuti berbagai sistem dalam pemilu.

Baca juga: Partai Nasdem Medan Tolak Pemilu 2024 Dengan Sistem Tertutup, Begini Kata Afif Abdillah

Menurut Jafaruddin, sistem proporsional tertutup dilakukan pada masa orde baru dan harus dilakukan kajian jika ingin dikembalikan ke sistem tersebut.

"Dengan adanya usulan salah satu partai politik untuk menjadikan sistem proporsional tertutup PPP dalam hal ini sudah pernah mengikuti dan mengalami karena kita sudah berusia 50 tahun dan sudah mengikuti 10 kali pemilu,"

"Nah ketika ada usulan dikembalikan ke masa lalu itu perlu kajian yang kuat," ujar Jafaruddin kepada tribun-medan.com, Rabu (4/1/2023).

Lebih lanjut Jafar mengatakan sistem proporsional tertutup akan menyebabkan partai politik rentan terhadap konflik internal.

Baca juga: Dinyatakan Lolos Sebagai Peserta Pemilu 2024, Kini Partai Ummat Tanjungbalai Siap Susun Strategi

"Karena nantinya itu jadi persoalan di internal partai dan memicu konflik internal. Sementara partai politik adalah pilarnya demokrasi jadi tentunya kita berharap konflik internal partai itu harus diminimalisir,"

"Jangan sampai partai itu konflik sehingga berpengaruh kepada kepentingan rakyat," katanya.

Menurut Jafar, Pemilu legislatif adalah pesta rakyat yang harus disemarakkan dan melibatkan banyak pihak. Ia mengatakan, sistem proporsional tertutup akan banyak merugikan rakyat.

Baca juga: PARTAI UMMAT Lolos, Amien Rais Langsung Ingatkan Presiden Jokowi : Pemilu 2024 Jangan Ditunda

"Kita sudah berpengalaman ketika proporsional tertutup melahirkan banyak hal tidak menyenangkan untuk rakyat. Dan proporsional terbuka yang kita jalani sekarang dilihat lebih baik demokrasinya. Artinya rakyat bisa langsung memilih calon yang diusung," ucapnya.

Sementara itu, terkait pendapat bahwa sistem proporsional tertutup dapat menekan harga (cost) politik, Jafaruddin menilai hal tersebut relatif.

"Itu relatif apakah caleg itu melakukan money politik atau tidak. Karena sekarang semua kader partai sudah diawasi oleh KPK,"

"Maka mengurangi cost politik itu bukan harus merubah sistem justru harus pengawasannya yang ditingkatkan. Itu yang saya pikir salah dalam memahami ini," katanya.

Baca juga: AMIEN RAIS Puji KPU, Sempat Klaim Partai Ummat Dijegal Kini Jadi Peserta Pemilu 2024

Menurut Jafar, kedua sistem baik terbuka maupun tertutup tetap memiliki celah untuk praktik money politik.