Perindo Sumut Serahkan Keputusan Sistem Pemilu ke MK, Rudi Zulham: Kita Fokus Siapkan Kader

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Sumatera Utara angkat bicara terkait adanya kemungkinan sistem pemilu yang dikembalikan ke sistem proporsional tertutup.

Ketua DPW Perindo Sumut, Rudi Zulham Hasibuan mengatakan, pihaknya menyerahkan keputusan tersebut kepada Mahkamah Konstitusi (MK).

Baca juga: Perindo Sumut Buka Pendaftaran Bacaleg Januari 2023, Simak Penjelasannya

"Perindo tentu karena tidak ada di pusat, di DPR RI, kita mau menolak ataupun menyetujui juga tidak ada pengaruhnya. Kita menunggu (keputusan) dari MK saja," ujar Rudi kepada tribun-medan.com, Senin (9/1/2023).

Dikatakan Rudi, pihaknya fokus menyiapkan kader partai untuk menghadapi pemilu 2024 baik dengan sistem proporsional terbuka maupun tertutup.

"Kedua, tentu Perindo bersiap saja dengan sistem apapun, Perindo harus siap untuk mengikuti keputusan dari MK tersebut. Sistem terbuka atau tertutup kita harus menyiapkan kader tentunya caleg atau tokoh-tokoh agar mampu menembus target. Target kami double digit dan harus mampu menembus Senayan," tambahnya.

Menurutnya, kedua sistem pemilu tersebut memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing.

Rudi Zulham menjelaskan, jika sistem proporsional terbuka memiliki kekurangan di mana para calon legislatif (caleg) cenderung bukanlah orang yang aktif membangun partai sejak awal.

"Sebenarnya semua sistem pemilu bagus dan pasti ada sisi negatif dan positifnya bagi partai itu sendiri selama dilakukan dengan berkeadilan. Di posisi ini pasti ada lebih dan kurangnya. Kita melihat kalau sistem terbuka bisa saja orang tidak perlu berpartai," ujarnya.

Lebih lanjut Rudi mengatakan, dengan sistem pemilu terbuka banyak orang tidak perlu menjadi pengurus partai dan tidak perlu untuk berjuang membesarkan partai.

Sementara semua kader partai lainnya harus ikut berjibaku membangun partai sejak awal dan kemudian merekrut. 

"Kalau dia sistem terbuka orang tidak perlu mengurus partai karena dia tinggal mendaftar di akhir saja. Sementara nanti ketua dan pengurus sudah berjuang mati-matian membangun partai akhirnya partai seperti sampan untuk mengedarkan pendatang-pendatang baru," katanya.

Rudi mencontohkan pengalaman Partai Perindo di Pileg Sumut tahun 2019 lalu.

Ia mengatakan, sebagai partai baru di 2019, banyak kader yang akhirnya duduk di dewan bukanlah kader yang dari awal sudah bergabung di Perindo.

"Kebetulan di Partai Perindo Sumut itu ada 1 kursi di provinsi dan 40 kursi di kabupaten/kota, kita melihat justru bukan kader asli yang duduk. Jadi pendatang baru kemudian mencaleg melalui Perindo dan akhirnya duduk," tuturnya. 

Sedangkan dengan sistem tertutup, kata dia, orang akan berlomba-lomba untuk mengurus dan membangun partai.

Rudi mengatakan hal ini karena kader-kader terbaik yang nanti akan punya kesempatan untuk duduk di kursi legislatif. 

"Karena dengan tertutup kan boleh dibilang semua masyarakat hanya mencoblos partai. Tidak melihat siapa yang maju, tapi bagaimana partai itu diminati oleh masyarakat dan kemudian partai lah berhak menentukan kira-kira siapa yang duduk," katanya.

Banyak Partai Trauma dengan Sistem Tertutup

Rudi Zulham mengaku, banyak partai politik yang trauma dengan sistem proporsional tertutup karena sudah merasakannya pada pemilu di masa lalu.

"Namun banyak yang jadi trauma karena ada masa lalu dengan sistem tertutup kan seolah-olah yang nomor 1 pasti duduk. Ini yang mungkin harus dikombinasikan, ada pertimbangan-pertimbangan khusus yang bisa disempurnakan apabila sistem tertutup itu diberlakukan kembali," ucapnya.

Menurutnya, dalam sistem proporsional tertutup, setiap anggota legislatif yang terpilih akan lebih memahami visi dan misi partai.

Baca juga: Jelang Pemilu 2014, Perindo Sumut Buat Pelatihan UMKM, Bantu Pasarkan Produk Jamu Secara Digital

"Itu akan melekat di dirinya walaupun nanti dia sudah menjadi anggota dewan," katanya.

Namun, kata Rudi, di sisi lain dengan sistem tertutup akan ada resiko bagi partai terutama partai-partai yang baru yang bisa saja minim pendaftar karena takut tidak terpilih. 

"Tapi kalau bagi partai yang besar yang klaster pemilihnya banyak anggota dewannya pun banyak mungkin tidak begitu terpengaruh dengan tertutup atau terbuka. Intinya kedua sistem memiliki kelebihan dan kekurangan, tergantung bagaimana poin-poin pertimbangan yang bisa menyempurnakan sistem itu," pungkasnya.

(cr14/tribun-medan.com)