Jelang Tahun Politik, Bobby Nasution Minta Seluruh OPD Pemko Medan Tidak Lakukan Politik Identitas

Jelang Tahun Politik, Bobby Nasution Minta Seluruh OPD Pemko Medan Tidak Lakukan Politik Identitas

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Menjelang tahun politik, Wali Kota Bobby Nasution mengingatkan seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemko Medan untuk tidak melakukan politik identitias. 

Menurut Bobby Nasution, Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu juga menyampaikan bahayanya politik identitas.

Bobby Nasution menerangkan bahwa politik identitias merupakan alat politik dengan mengelompokkan etnis, suku, budaya dan agama untuk tujuan tertentu. 

"Kemarin di acara rakor yang dihadiri oleh seluruh kepala daerah dan Forkopimda di akhir pidato pak Presiden menyampaikan tentang  bahayanya politik identitas," ucap Bobby Nasution dalam sambutannya di kegiatan Rapat Kerja Koordinasi Perencanaan Pengendalian dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah tahun 2023 di Hotel Santika Medan, Kamis (19/1/2023). 

Untuk itu Bobby Nasution meminta kepada seluruh kepala OPD agar dapat menjaga keamanan saat memasuki tahun politik. 

"Beberapa bulan lagi akan menjadi tahun-tahun politik untuk itu kita jaga bersama jangan sampai adanya politik identitas di Kota Medan," tegasnya. 

Bobby juga menerangkan bahwa politik identitas bisa berdampak negatif terhadap perkembangan dan kemajuan Kota Medan.

"Politik identitas di Kota Medan efeknya bukan hanya sesama masyarakat bisa menimbulkan kebencian, tetapi  efeknya sangat panjang dan berdampak banyak," jelasnya.

Dari sisi ekonomi, kata Bobby, jika ada politik identitas maka akan berdampak pada penurun investor yang datang.

"Dari sisi ekonomi kalau di Medan ini ada ketidakharmonisan antara umat beragama, tidak mau nanti investor masuk," ucapnya.

Maka, ujar Bobby, pada saat Pemilu nanti, kekondusifan Kota Medan harus sama-sama dijaga.

"Sesuai arahan pak Presiden bahwa tidak ada kesepakatan dalam konstitusi, seingat saya pak Presiden menyatakan seperti itu," tuturnya. 

Bobby menerangkan bahwa seluruh kegiatan agama di Indonesia diperbolehkan.

"Untuk itu saya minta lagi kepada camat-camat kalau ada potensi identitas politik jangan kabur, kalau ada potensi yang mengarah ke konflik seperti itu jangan takut untuk mengambil keputusan," tegasnya.