LBH Medan Soroti Masalah Kesejahteraan dan Perlindungan Kepada Jurnalis di Momen Hari Pers Nasional

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Lembaga Bantuan Hukum atau LBH Medan menyoroti kesejahteraan dan perlindungan jurnalis di momentum Hari Pers Nasional yang jatuh, pada 9 Februari kemarin.

Menurut Direktur LBH Medan, Irvan Saputra, pada prinsipnya setiap momentum perayaan seyogianya menggambarkan keadaan bahagia dan suka cita.

Baca juga: Jokowi Bilang Dunia Pers Tidak Baik-baik Saja, Singgung Pemberitaan dan Uang

Namun berdasarkan pemantauan, LBH Medan dan wawancara terhadap beberapa jurnalis di Kota Medan, masih terdapat permasalahan besar dan kesedihan terhadap kawan-kawan jurnalis.

LBH Medan mencatat ada tiga permasalahan besar pers hari ini. 

Pertama, terkait kesejahteran para jurnalis yang ditandai dengan masih banyaknya yang belum mendapatkan upah sesuai aturan hukum yang berlaku.

"Baik UMK ataupun UMP dan juga belum mendapatkan BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan, serta jaminan di hari tua," kata Irvan kepada Tribun-medan, Jumat (10/2/2023).

"Bahkan kita duga masih ada sebagian jurnalis yang tidak di upah oleh perusahaannya. Serta tidak sedikit jurnalis menyatakan jika perusaahan pers sejahtera, tapi jurnalisnya sengasara," sambungnya.

Lalu, ia mengatakan yang kedua permasalahan perlindungan jurnalis baik secara fisik maupun psikis.

Hal ini ditandai dengan masih banyak jurnalis yang mendapatkan dikriminalisasi, penganiayaan, intimidasi dan intervensi dalam melaksanakan kerja-kerja jurnalistik. 

Bahkan berdasarkan data dan hasil riset dari Aliansi Jurnalis Independen atau AJI, pada akhir 2022. 

Tercatat ada 82,6 persen dari 852 jurnalis perempuan yang dilibatkan dalam risiet di 34 provinsi mengalami kekerasan seksual baik melalui daring maupun luring.

"Parahnya 26 persen diduga pelaku kekerasan seksual berasal dari tempat insan jurnalis bekerja, serta orang lain yang ditemui dilapangan saat melakukan liputan," ungkapnya.

Irvan menyampaikan, yang ketiga lemahnya pengawasan dan perlindungan Dewan Pers terhadap jurnalis dan perusahan pers.

Hal ini ditandai dengan adanya dugaan media yang tidak terverifikasi Dewan Pers yang berakibat munculnya wartawan gadungan atau istilah lain dikalangan jurnalis di Kota Medan.

Oknum-oknum wartawan yang seperti itu sering melakuan perbuatan-perbuatan yang mencoreng kerja-kerja jurnalistik.

"Misalanya diduga melakuan pemerasan dan pengancaman terhadap instansi maupun person untuk kepentingan pribadi," ujarnya. 

Dijelaskannya, lemahnya pengawasan Dewan Pers terhadap permasalan tersebut secara tidak langsung, telah mencoreng jurnalis yang telah menjalankan tugas mulianya sebagai bagian dari pilar demokrasi secara baik dan benar.

"Padahal kita tahu secara fungsinya Dewan Pers mempunyai tanggung jawab atas permasalahan tersebut," jelasnya.

Irvan mengatakan, maka patut dan wajar secara hukum LBH Medan menillai dewasa ini kesejahteran dan perlindungan jurnalis masih jauh dari harapan.

"Seperti peribahasa jauh panggang dari api yang menggambarkan kesejahteran dan perlindungan jurnalis, tidak sesuai dengan harapan dan bahkan masih jauh dari apa yang diharapan kawan-kawan jurnalis khususnya di Kota Medan," katanya.

Baca juga: Paspampres Halangi Tugas Wartawan Saat Hendak Wawancarai Presiden Jokowi di Pasar Bakti

Ia menegaskan, pihaknya meminta secara tegas kepada pemerintah, perusahan pers dan Dewan Pers untuk secara maksimal dan nyata mewujudkan kesejahteraan dan perlindungan bagi jurnalis.

Di mana hal tersebut pada dasarnya telah dijamin oleh konstitusi 1945, Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan.

Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

(cr11/tribun-medan.com)