Tanggapan Rajuddin Sagala Terkait Hasil Survei KPK Soal Penilaian Integritas Pemko Medan

TRIBUN-MEDAN.COM,MEDAN - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengeluarkan rilis bahwa Pemerintah Kota Medan memiliki indeks terendah dalam hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) seluruh Indonesia.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua DPRD Medan, Rajuddin Sagala menyebutkan bahwa integritas Pemko Medan masih belum cukup baik.

Baca juga: Wali Kota Bobby Nasution Buka Suara soal Hasil Survei KPK, Blakblakan Sebut 2 Celah Terbesar Korupsi

Namun, di masa Bobby Nasution menjadi wali kota, integritas di Kota Medan mengalami peningkatan.

Hal tersebut didasari, sejak Bobby Nasution menjabat sebagai Wali Kota Medan, belum ada satu pejabat Pemerintah Kota yang terjerat atau tertangkap kasus korupsi.

"Kalau KPK menyatakan hasil seperti itu sah-sah saja dan memang untuk integritas kita masih kurang," ucap Rajuddin saat dikonfirmasi Tribun Medan, Sabtu (4/3/2023). 

Menurut Rajuddin, bila dibandingkan sebelumnya, ada saja pejabat Pemko Medan yang tertangkap karena korupsi.

"Setiap tahun ada pejabat, kepala dinas yang korupsi, tapi sudah hampir dua tahun belum ada yang tertangkap, artinya integritas Kota Medan di masa jabatan Wali Kota Medan Bobby lebih bagus dibanding beberapa tahun lalu," sebutnya.

Kendati  sudah membaik, Rajuddin menyebutkan, DPRD bersama Pemko Medan akan melakukan evaluasi ulang terutama dalam sistem pengelolaan.

" Itu ada tujuh faktor pertimbangan di antaranya pengelolaan anggaran dan transparansi, nah sejauh ini Pemko sudah menerapkan sistem itu hanya saja memang belum maksimal," ujarnya.

Rajuddin pun berharap, setelah ada perbaikan sistem setiap proyek pembangunan dan hal lainnya, Kota Medan  mampu melewati target pencapaian SPI.

"Medan sudah berhasil menghilangkan presepsi masyarakat sebagai kota terjorok, kali ini kita optimis juga di masa Wali Kota Medan Bobby mendapatkan indeks tertinggi," jelasnya.

Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merilis hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) tahun 2022. 

Hasilnya, Pemko Medan menjadi kota dengan integritas terendah di Indonesia dengan indeks 61.69.

Survei ini dilakukan KPK terhadap 392.785 responden, dengan rincian 222.479, responden internal, 162.155 responden eksternal dan 8.160 responden ahli.

Survei tersebut menyasar 640 kementerian lembaga dan pemerintah daerah. Dengan estimasi 94 kementerian dan lembaga, 34 pemerintah provinsi dan 503 pemerintah kabupaten/kota.